Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana "Reshuffle", Antara Evaluasi Kinerja dan Loyalitas

Kompas.com - 26/04/2017, 08:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja kembali mengemuka.

Presiden Jokowi sempat meyinggungnya saat membuka Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Awalnya pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017.

Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Ia bahkan mengaku tak segan untuk menggeser dan bahkan mencopot menteri yang bersangkutan bila tak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara tak langsung, ucapan Jokowi terkait reshuffle memang hanya mengarah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil. Sebab konteks pembicaraan Jokowi saat itu tengah membahas program distribusi lahan.

(Baca: Wiranto: Kalau Ada "Reshuffle", Ya Ditunggu Saja...)

Namun, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menilai bisa saja ungkapan tersebut tak hanya ditujukan kepada Sofyan.

Qodari mengatakan, saat ini Jokowi tengah menyusun program pemerataan ekonomi secara besar-besaran melalui tiga aspek.

Selain berencana mempercepat proses distribusi lahan, ia hendak memperluas kesempatan permodalan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Itu kalau kacamatanya begitu, yang harus waspada bukan hanya Menteri Agraria, tapi yang terkait tiga isu tadi. Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian juga termasuk," ujar Qodari saat dihubungi, Selasa (25/4/2017) malam.

"Kalau aspek SDM cara kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan. Itu kalau kacamata kinerja dari kebijakan ya," lanjut Qodari.

Namun, kata Qodari, tak menutup kemungkinan bila kacamata politik menjadi yang utama dalam wacana reshuffle kali ini.

Apalagi ucapan Jokowi terkait reshuffle muncul selang tiga hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta.

(Baca: Isu "Reshuffle" Makin Merebak, Ini Kata Jokowi)

Ia memaparkan, ada partai yang loyal dan tidak dengan gerbong koalisi nasional yang mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat di Pilkada DKI.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com