Wacana "Reshuffle", Antara Evaluasi Kinerja dan Loyalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja kembali mengemuka.

Presiden Jokowi sempat meyinggungnya saat membuka Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Awalnya pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017.

Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Ia bahkan mengaku tak segan untuk menggeser dan bahkan mencopot menteri yang bersangkutan bila tak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara tak langsung, ucapan Jokowi terkait reshuffle memang hanya mengarah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil. Sebab konteks pembicaraan Jokowi saat itu tengah membahas program distribusi lahan.

(Baca: Wiranto: Kalau Ada "Reshuffle", Ya Ditunggu Saja...)

Namun, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menilai bisa saja ungkapan tersebut tak hanya ditujukan kepada Sofyan.

Qodari mengatakan, saat ini Jokowi tengah menyusun program pemerataan ekonomi secara besar-besaran melalui tiga aspek.

Selain berencana mempercepat proses distribusi lahan, ia hendak memperluas kesempatan permodalan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Itu kalau kacamatanya begitu, yang harus waspada bukan hanya Menteri Agraria, tapi yang terkait tiga isu tadi. Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian juga termasuk," ujar Qodari saat dihubungi, Selasa (25/4/2017) malam.

"Kalau aspek SDM cara kinerja Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan. Itu kalau kacamata kinerja dari kebijakan ya," lanjut Qodari.

Namun, kata Qodari, tak menutup kemungkinan bila kacamata politik menjadi yang utama dalam wacana reshuffle kali ini.

Apalagi ucapan Jokowi terkait reshuffle muncul selang tiga hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta.

(Baca: Isu "Reshuffle" Makin Merebak, Ini Kata Jokowi)

Ia memaparkan, ada partai yang loyal dan tidak dengan gerbong koalisi nasional yang mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat di Pilkada DKI.

Di antara yang tidak loyal, sebagian telah kembali loyal di putaran kedua. Itu terjadi pada PPP dan PKB yang mendukung pasangan Ahok-Djarot di putaran kedua.

Sementara itu ada partai yang dinilai tidak loyal di putaran pertama dan kedua, yakni PAN. Di putaran kedua, PAN justru mendukung pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

"Jadi kelihatannya ada partai yang loyal terus belok terus loyal lagi. Ada juga yang bablas. Mungkin yang bablas mau didisiplinkan melalui reshuffle," papar Qodari.

Saat ini ada Menteri Perdagangan dan Perindustrian masing-masing dijabat oleh kader Partai Nasdem dan Golkar.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menyerahkan sepenuhnya penilaian kinerja Airlangga Hartarto selaku Menter Perindustrian kepada Jokowi.

(Baca: Jokowi Bicara Reshuffle, Ini Kata JK)

Ia mengatakan ada dan tiadanya reshuffle, Golkar tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hingga 2019.

Bahkan, Idrus menegaskan, Golkar hingga saat ini tetap solid mendukung pencapresan Jokowi di Pemilu 2019.

Ia pun tak sepakat bila isu reshuffle dikaitkan dengan Pilkada DKI, sebab itu murni hak prerogatif Presiden.

"Kami tidak ikut campur itu. Dan itu biar Presiden yang lebih paham. Karena Presiden kan bersama menterinya," lanjut Idrus.

(Baca: Menurut Yasonna, Wajar jika Jokowi Wacanakan "Reshuffle" Kabinet)

Namun, ia meminta Presiden menjamin adanya peningkatan kinerja bila perombakan kabinet direalisasikan.

"Apa (langkah) yang diambil Presiden, kami dukung dengan syarat reshuffle ada jaminan peningkatan kinerja. Harus ada jaminan peningkatan kinerja," ujar Idrus saat dihubungi, Selasa (25/4/2017).

Hal senada disampaikan Ketua DPP Nasdem, Johnny G Plate. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian kinerja kadernya, Enggartiasto Lukita, selaku Menteri Perdagangan kepada Jokowi.

Terlebih, Johnny mengatakan, Nasdem telah menyatakan akan mendukung kembali pencapresan Jokowi di Pemilu 2019.

"Ada beberapa menteri yang dituntut harus memenuhi target. Rapot itu ada di presiden. Apakah mereka bekerja sesuai target, lebih dari target, atau under performance. Kalau under performance, presiden pasti ganti. Kami dukung itu sepenuhnya," ujar Johnny.