Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Ingatkan Kepala Daerah Cermat Hitung Anggaran Pilkada 2018

Kompas.com - 25/04/2017, 18:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

SIDOARJO, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah agar untuk menghitung anggaran pelaksanaan Pilkada 2018 dengan cermat.

Ia menekankan, anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada di 171 daerah tidak boleh mengurangi anggaran pembangunan.

"Kalau memberatkan harus diperhitungkan. Jangan sampai anggaran pembangunan kesedot semua. Pilkada penting, tapi buat masyarakat juga penting," ujar Tjahjo, di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017).

Tjahjo mengatakan, anggaran Pilkada 2018 mulai dikucurkan pada tahun ini.

Anggaran Pilkada di beberapa daerah bisa mengalami perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

"Karena seperti Jawa Timur (biaya Pilkada) tinggi, Jawa Barat tinggi, Jawa Tengah tinggi," kata Tjahjo.

(Baca: KPU Usulkan Anggaran Pilkada 2018 Rp 11,3 Triliun)

Pada kesempatan itu, mewakili pemerintah, Tjahjo menyatakan setuju atas saran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pilkada 2018.

KPU mengusulkan tahapan Pilkada di 171 daerah berlangsung pada 27 Juni 2018.

"Tidak masalah. Kami ikut KPU," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, total usulan anggaran KPU ke Pemerintah Daerah mencapai Rp 11,3 triliun.

Arief menambahkan, anggaran tersebut cukup besar karena daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 adalah daerah-daerah dengan jumlah pemilih besar.

Kompas TV Ridwan Kamil: Jalur Independen Bisa Jadi Opsi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com