Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Ingatkan Kepala Daerah Cermat Hitung Anggaran Pilkada 2018

Kompas.com - 25/04/2017, 18:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

SIDOARJO, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah agar untuk menghitung anggaran pelaksanaan Pilkada 2018 dengan cermat.

Ia menekankan, anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada di 171 daerah tidak boleh mengurangi anggaran pembangunan.

"Kalau memberatkan harus diperhitungkan. Jangan sampai anggaran pembangunan kesedot semua. Pilkada penting, tapi buat masyarakat juga penting," ujar Tjahjo, di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017).

Tjahjo mengatakan, anggaran Pilkada 2018 mulai dikucurkan pada tahun ini.

Anggaran Pilkada di beberapa daerah bisa mengalami perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

"Karena seperti Jawa Timur (biaya Pilkada) tinggi, Jawa Barat tinggi, Jawa Tengah tinggi," kata Tjahjo.

(Baca: KPU Usulkan Anggaran Pilkada 2018 Rp 11,3 Triliun)

Pada kesempatan itu, mewakili pemerintah, Tjahjo menyatakan setuju atas saran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pilkada 2018.

KPU mengusulkan tahapan Pilkada di 171 daerah berlangsung pada 27 Juni 2018.

"Tidak masalah. Kami ikut KPU," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, total usulan anggaran KPU ke Pemerintah Daerah mencapai Rp 11,3 triliun.

Arief menambahkan, anggaran tersebut cukup besar karena daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 adalah daerah-daerah dengan jumlah pemilih besar.

Kompas TV Ridwan Kamil: Jalur Independen Bisa Jadi Opsi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com