Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Minta Polisi Adil Usut Penembakan Mobil Isi Satu Keluarga

Kompas.com - 21/04/2017, 12:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendorong Kepolisian segera mengusut tuntas penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Ia menduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan polisi hingga melakukan penembakan.

"Harus berkeadilan, transparan dan akuntabel sehingga di mata rakyat seluruhnya polisi melaksanakan tugas sesuai prosedur tetap. Sesuai juga dengan aturan-aturan yang berada di undang-undang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

(baca: Ini Kronologi Penembakan Mobil Isi Satu Keluarga oleh Polisi di Sumsel)

DPR, kata dia, menyerahkan pada proses pemeriksaan di internal Kepolisian. Namun, tak menutup kemungkinan peristiwa itu dapat ditanyakan dalam rapat kerja komisi terkait, yakni Komisi III yang menangani hukum.

"Setelah ini kami juga nanti ada kesempatan bisa memanggil ataupun pada saat rapat kerja bisa ditanyakan kepada Kepolisian," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

Adapun dalam jadwal Komisi III, rapat kerja dengan Kapolri direncanakan akan dilangsungkan pekan depan.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, sebelumnya menganggap ada kesalahan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan anggotanya.

(baca: Kapolda Sumsel Akui Penembakan Mobil Satu Keluarga Tak Sesuai Prosedur)

Polisi melakukan penembakan saat mobil sudah dalam posisi berhenti, setelah sempat menerobos razia.

"Jadi mobil sedan itu dilakukan pengejaran oleh empat orang petugas termasuk di antaranya Bripka K menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Patroli Lantas hingga akhirnya berhenti," jelasnya saat jumpa pers di Polda Sumsel, Rabu (18/4/2017).

(baca: Kontras: Polisi Penembak Mobil Isi Satu Keluarga Langgar Banyak Aturan)

Namun, dikatakan Kapolda, setelah sedan tersebut berhenti, para penumpang yang ada di dalam mobil pun tidak mau turun saat diperintahkan untuk turun.

Akhirnya terjadi penembakan tersebut yang dilakukan oleh Bripka K menggunakan senjata SS1V2.

"Pas disuruh turun tidak ada yang mau turun. Dan, mungkin juga karena keadaan kaca yang gelap dan dinilai membahayakan sehingga terjadi penembakan tersebut," terangnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com