Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dipilih DPR sebagai Anggota KPU, Ini Kata Komisioner Petahana

Kompas.com - 06/04/2017, 21:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Sigit Pamungkas menilai DPR punya berbagai pertimbangan dalam meloloskan calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

Oleh karena itu, kata Sigit, dirinya tak mempersoalkan jika tidak menjabat komisioner KPU, setelah tidak lolos dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh DPR.

"Saya hormati putusan DPR. Yang terpilih kita dukung untuk mewujudkan pemilu tepercaya dan lebih baik," ujar Sigit saat dihubungi, Kamis (6/4/2017).

DPR telah mengesahkan tujuh nama komisioner KPU bersama lima komisioner Bawaslu yang lolos tahap uji kepatutan dan kelayakan.

Sigit tidak ingin ketidaklolosan tiga komisoner petahana dalam seleksi dikaitkan dengan ketidaksepahaman antara KPU dan DPR terkait aturan penyelenggaraan pemilu.

Meskipun, kurang harmonisnya hubungan antara KPU dan DPR sebagai pembuat kebijakan dapat dilihat dari dinamika yang terjadi selama ini.

Misalnya, polemik terkait aturan bahwa terpidana boleh mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah yang ditetapkan setelah konsultasi dengan DPR kemudian berujung pada pengajuan uji materi di MK.

Hal itu karena KPU berpandangan bahwa terpidana tidak layak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tidak hanya itu, KPU juga melakukan uji materi terhadap UU Pilkada, untuk memperjuangkan independensi lembaga penyelenggara pemilu.

"DPR tentu punya rasional sendiri dan DPR yang lebih tahu tentang itu. Yang sudah pasti DPR tidak suka dengan judicial review yang dilakukan KPU, suatu ikhtiar purifikasi kemandirian KPU sebagaimana yang dimaksud konstitusi," kata Sigit.

Sigit berharap, KPU tetap bisa menjaga kemandiriannya di masa depan. Selain itu, target pencapaian penyelenggaraan pemilu periode ini perlu dilanjutkan sambil melakukan pembaharuan berbagai hal yang perlu diperbaiki.

"Jangan terombang-ambing dengan arus politik," kata Sigit.

(Baca juga: Komisioner Baru KPU Berharap Komunikasi dengan DPR Makin Baik)

Sementara komisioner KPU lainnya, Ida Budhiati, meminta maaf jika masih ada kekurangan dalam melayani publik. Ida berharap, anggota KPU yang terpilih tetap menjunjung integritas dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

"Terima kasih kerja samanya, mohon maaf atas kekurangan dalam menjalankan tugas," kata Ida.

Selain Ida dan Sigit, DPR juga tidak meloloskan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Adapun tujuh komisioner KPU terpilih setelah lolos dalam tes uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR adalah Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman, dan Viryan.

(Baca juga: DPR Sahkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih)

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com