Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kementerian Lebih Tepat Sasaran Belanjakan Anggaran

Kompas.com - 05/04/2017, 09:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan, pentingnya pengetatan biaya dalam anggaran belanja kementerian/lembaga. Oleh karena itu, pemerintah kembali mengambil langkah penghematan besar-besaran di seluruh kementerian/lembaga.

Cost effective artinya bagaimana anggaran yang ada itu menghasilkan lebih banyak karena anggaran ini tidak kita hemat,” kata Kalla di Kantor Wapres, Selasa (4/4/2017).

Dengan adanya pemaksimalan biaya yang dikeluarkan, kementerian/lembaga diharapkan dapat membelanjakan anggarannya lebih tepat sasaran.

Salah satu yang mendapatkan perhatian pemerintah dalam penghematan anggaran ini, kata Kalla, yaitu dalam pembangunan infrastruktur.

“Kalau uang yang ada bisa bikin 1.000 km jalan, kenapa musti dibikin 700 km atau sebaliknya. Karena itu, dikurangi hal-hal yang tidak penting, dikurangi perjalanan, seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, pegawai yang tidak perlu,” ujarnya.

Ia berharap, dengan kebijakan ini target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai. Sehingga, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, kemarin, Presiden Joko Widodo menginstruksikann seluruh kementerian/lembaga mengencangkan ikat pinggang dalam periode 2017-2018.

Jokowi menilai, anggaran di luar belanja modal masih berlebihan dan dapat dipangkas.

"Kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga," ujar Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Di sisi lain, Presiden meminta meningkatkan ekspor dan investasi dalam negeri. Khusus mengenai ekspor, Presiden meminta menteri terkait mengirim rombongan misi perdagangan ke negara-negara yang belum pernah menjadi pasar Indonesia.

Kompas TV Indonesia Kurang Pengenalan Sepak Bola Sejak Dini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com