Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Ketua DPD, Oesman Sapta Rela Lepas Jabatan di MPR...

Kompas.com - 05/04/2017, 05:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Oesman Sapta Odang kini menduduki dua jabatan pimpinan lembaga perwakilan politik, yakni selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus Wakil Ketua MPR.

Meskipun tak diatur dalam undang-undang, Oesman Sapta yang juga ketua umum Partai Hanura itu menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada MPR dan DPD.

"Saya rela lepas jabatan di MPR. Tinggalkan DPD ini hari juga rela. Saya terima jabatan ini sekarang (Ketua DPD) kan juga karena keinginan senator," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Oesman mengatakan, saat ini MPR tengah mengkaji ihwal rangkap jabatan dirinya di MPR dan DPD. Sebab, dia merupakan perwakilan DPD di MPR, dan ia juga menyerahkan kepada DPD terkait hal tersebut.

Saat ditanya apakah mantan Ketua DPD Mohammad Saleh layak menggantikannya di MPR, Oesman menjawab pantas saja.

"Beliau cocok-cocok saja. Semua cocok. Tapi kan enggak bisa langsung tunjuk seperti itu. Ada mekanismenya," ujar Oesman.

Ketua MPR Zulkifli Hasan sebelumnya angkat bicara seusai terpilihnya Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, terpilih sebagai ketua DPD.

(Baca: Pimpinan MPR Akan Bahas soal Rangkap Jabatan Oesman Sapta)

Dengan terpilihnya Oesman Sapta sebagai Ketua DPD tentu memunculkan polemik baru sebab jabatan dia kini tumpang tindih selaku wakil ketua MPR yang mewakili DPD.

"Dalam waktu dekat kami di MPR akan mengadakan Rapim (Rapat Pimpinan). Saya juga sudah bilang ke Sekjen (MPR) untuk mengkaji soal ini," ujar Zulkifli.

Kompas TV Oesma Sapta Odang Jadi Ketua DPD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com