Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video Tiga Politisi Dikonfrontasi dengan Nazaruddin soal Uang e-KTP

Kompas.com - 03/04/2017, 23:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga anggota DPR RI periode 2009-2014 membantah menerima uang terkait proyek e-KTP.

Adapun tiga anggota DPR itu yaitu mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah, mantan Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, dan mantan anggota Komisi II DPR RI Khatibul Umam.

Padahal, mantan Bandahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersikeras bahwa mereka menerima uang tersebut.

Akhirnya, jaksa penuntut umum KPK mengkonfrontasi keterangan Nazaruddin dengan tiga politisi tersebut.

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar menanyakan soal penerimaan uang ke sejumlah anggota Komisi II dan Banggar DPR.

"Tetap pada keterangan?" tanya hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017), "Tetap," kata Nazaruddin.

Menurut catatan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang mengurus proyek e-KTP, Melchias menerima uang sebesar 1,4 juta dollar AS.

(Baca: Kasus Korupsi E-KTP, Melchias Mekeng Disebut Terima 1,4 Juta Dollar AS)

Namun, Mekeng membantah keras ucapan Nazaruddin. Ia tak pernah bertemu dengan Nazar, apalagi terima uang darinya.

"Nazarudin juga tidak pernah rapat di Banggar meski ada tanda tangan. Saya tidak kenal Andi, saya tidak pernah terima dari Andi," kata Mekeng.

Hakim kemudian mengkonfirmasi keterangan Jafar yang mengaku terima Rp 1 miliar, namun hanya uang operasional.

(Baca:  Jafar Hafsah Anggap Rp 1 Miliar dari Nazaruddin untuk Operasional)

Menurut Nazaruddin, uang itu dipakai Jafar untuk membeli mobil mewah.

"Mungkin beliau lupa. Seperti yang dia katakan saja," kata Nazaruddin.

"Itu atas permintaan dia dan persetujuan Mas Anas (mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum)," lanjut dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com