Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi "Online", Dianggap Solusi tetapi Tak Punya Aturan

Kompas.com - 29/03/2017, 07:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dulu, Agnes (26) seringkali memulai hari dengan perasaan kesal. Itu karena dia harus berdebat dengan pengendara ojek. 

Yang diributkan Agnes dan sopir ojek adalah besaran tarif. Agnes mengatakan, pengendara ojek kerap mereka mematok tarif yang semena-mena bahkan terlalu tinggi.

Padahal, sebagai pekerja media Agnes mengaku mobilitasnya cukup tinggi dan ongkos selalu perlu diperhitungkan.

Sekarang, karena sudah ada transportasi berbasis aplikasi, Agnes tak lagi kesal. Menurut dia, ojek online menjadi solusi kebutuhannya terhadap transportasi murah.

"Dulu saya pernah liputan ke beberapa tempat habis sampai Rp 200 ribu sehari. Sekarang, setelah ada ojek online paling cuma Rp 50 ribu habisnya, dengan rute yang sama," kata Agnes saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (28/3/2017).

"Harga fix di ojek online sangat membantu mengurangi konflik," sambungnya.

Sementara itu, pekerja BUMN asal Jakarta, Astari (25) merasa terbantu dengan keberadaan trasnportasi online karena tak semua daerah dilewati transportasi umum.

Dari tempat tinggalnya di daerah Mampang, ia perlu berjalan kaki sekitar 1,5 km untuk mencapai halte bus Transjakarta terdekat.

Sebetulnya banyak kendaraan umum yang bisa digunakan untuk menempuh jalur tersebut. Namun, tarif yang tak tentu menjadi permasalahan.

"Sekali jalan bisa Rp 18.500. Sedangkan ojek online dari kosan ke kantor Rp 10.000, bahkan ditambah diskon pembayaran elektronik bisa Rp 4.000. Lebih hemat 3 kali lipat," tuturnya.

Adapun Nina (24) seorang karyawan swasta, mengaku efisiensi waktu menjadi salah satu alasan memilih transportasi online ketimbang transportasi konvensional.

Ia mencontohkan saat masih duduk di bangku sekolah, dirinya harus menempuh kemacetan hingga 2 jam dari sekolah ke rumah.

Belum lagi dirinya mesti naik-turun kendaraan. Dengan transportasi online, waktu tempuh dapat dipangkas cukup banyak.

"Pakai angkot bisa sampai 2 jam. Padahal kalau naik mobil pribadi atau sekarang ojek online, maksimal cuma 45 menit," kata Nina.

Pekerjaan besar pemerintah

Penolakan terhadap kemunculan transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online dalam beberapa waktu terakhir semakin bermunculan.

(Baca: Ketua MPR: Transportasi Online dan Konvensional Harus Saling Menguntungkan)

Tak jarang penolakan tersebut menggiring pada bentrok dua kubu yang berujung konflik fisik. Keresahan muncul pada pengendara dan pelaku usaha transportasi konvensional karena kemunculan transportasi online dinilai membuat pendapatan mereka turun drastis.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com