Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer yang Mungkin Anda Lewatkan, soal Adik Ipar Jokowi hingga Kasus E-KTP

Kompas.com - 28/03/2017, 08:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita-berita terpopuler di rubrik nasional awal pekan ini didominasi persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak banyak dibaca para pembaca Kompas.com.

Lalu, ada juga berita terkait protes petani Kendeng dan Pilkada DKI serta Pilkada Jawa Timur.

Berikut 5 berita terpopuler Kompas.com:

1. Adik Ipar Jokowi Kembali Disebut di Sidang Suap Pajak

Terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair, menyebut Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv sebagai bawahan dari adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.

Hal itu pernah disampaikan Mohan saat berbicara dengan Duta Besar RI untuk Abu Dhabi, Husin Bagis.

Rekaman percakapan keduanya diperdengarkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/3/2017).

Selain memutar rekaman, dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menunjukkan transkrip pembicaraan antara Mohan dan Husin.

Selengkapnya dibaca di sini: Terdakwa Sebut Kepala Kanwil Pajak DKI Bawahan Adik Ipar Jokowi

2. Komentar Fadli Zon soal Protes Petani Kendeng

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait polemik izin penambangan karst oleh PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Fadli menyayangkan sikap Jokowi yang menurut dia tidak menanggapi tuntutan para petani Kendeng.

Para petani tersebut menghendaki izin penambangan PT Semen Indonesia dicabut karena merusak lingkungan.

Sikap Jokowi, kata Fadli, seperti tak menghargai para petani Kendeng yang rela berhari-hari mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com