Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tak Lagi Jadi Lembaga Terkorup, Ini Kata Kapolri

Kompas.com - 23/03/2017, 11:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dipublikasikan Transparency International Indonesia (TII), menunjukkan potret kinerja pemberantasan korupsi di tubuh Polri tahun 2016 lebih baik dari pada 2013.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersyukur atas capaian kinerja Polri selama ini. Meski demikian, Tito tetap memberikan catatan, lantaran Polri masih berada di urutan lima besar di antara kementerian/lembaga yang masuk dalam radar survei itu.

“Sekarang, di tahun 2016 hasilnya Polri turun pangkat dikit jadi nomor lima lembaga terkorup. Tapi masih kurang bagus juga,” kata Tito saat upacara korps raport di Wisma Bhayangkari Mabes Polri, Kamis (23/3/2017).

Berdasarkan survei GCB, persepsi publik soal korupsi yang terjadi di tubuh Polri di tahun 2013 sebesar 91 persen. Presentase itu menempatkan Polri di urutan pertama lembaga terkorup saat itu.

Namun, survei GCB di tahun 2016 menunjukkan presentase persepsi publik soal korupsi di Polri hanya 40 persen. Dengan presentase itu, Polri berada di urutan kelima.

Sementara, DPR menduduki urutan pertama dengan presentase 54 persen. Tito berharap, agar 52 perwira tinggi baru yang dilantik hari ini dapat bekerja sebaik mungkin sehingga mereka bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Saya minta untuk betul-betul berpikir untuk mengembangkan. Buat desain proposal pengembangann dan segera pro aktif ke pimpinan untuk membesarkan masing-masing,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com