Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?

Kompas.com - 20/03/2017, 20:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo ditunggu-tunggu dalam hal penolakan masyarakat Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah terhadap pabrik PT Semen Indonesia.

Lantas, apa sikap Presiden soal hal itu?

"Sikap Presiden Jokowi sampai sekarang belum ada perubahan," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di kantornya pada Senin (20/3/2017).

Sama seperti pertemuan dengan masyarakat Kendeng, awal Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Diketahui, KLHS akan rampung pada April 2017 yang tinggal sekitar 10 hari lagi.

"Kan Presiden bersedia menerima masyarakat Kendeng karena mereka menyepakati satu hal, yakni menunggu KLHS di wilayah pertambangan pabrik. Sampaik sekarang pun sikap Presiden masih itu," ujar dia.

(Baca: Istana Pastikan Operasional Pabrik Semen di Kendeng Berhenti Sementara)

Diberitakan, petani Kendeng dibantu aktivis memprotes izin lingkungan baru yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dengan terbitnya izin tersebut, kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Petani kendeng diterima di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin lingkungan itu dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Para penolak pabrik itu menggelar aksi unjuk rasa dengan mengecor kedua kaki mereka dengan semen.

(Baca: Dengan Kaki Terbelenggu Semen, Empat Petani Kendeng Masuk Istana)

Jumlah petani dan peserta aksi kian bertambah. Hingga hari kedelapan aksi protesnya ini, jumlah petani dan aktivis yang menyemen kakinya mencapai 60 orang.

Aksi yang sama pernah dilakukan oleh sembilan petani perempuan di depan Istana Negara pada April 2016.

Kompas TV Demo "Cor Kaki" Tolak Semen Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com