Menteri LHK Kritik Kemajuan Program Perhutanan Sosial di Era SBY - Kompas.com

Menteri LHK Kritik Kemajuan Program Perhutanan Sosial di Era SBY

Ihsanuddin
Kompas.com - 20/03/2017, 15:37 WIB
KOMPAS.com / DANI PRABOWO Menteri LHK Siti Nurbaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Siti melapor soal perkembangan program Perhutanan Sosial.

"Bapak (Presiden) nanya, progresnya bagaimana, beberapa persoalan di lapangan seperti apa? Kan kawan-kawan sudah dengar, Bapaknya selalu bilang percepatan-percepatan. Jadi tadi kami bahas, dan besok akan kami rapatkan di rapat terbatas," kata Siti.

Siti menjelaskan, Perhutanan Sosial sebenarnya sudah diterapkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

(Baca: Cerita di Balik Ketiadaan Api di Hutan Konsesi...)

Namun, program yang berpeluang memberi ruang kelola hutan bagi masyarakat ini belum tuntas sehingga tak bisa berjalan dengan baik.

"Belum firm itu artinya konsepnya seperti apa, dukungannya bagaimana, pemerintahnya ngapain, pemdanya ngapain, itu dari dulu tidak ada. Dari 2007 begitu saja," ucap Siti.

Di era Jokowi, lanjut Siti, kebijakan mengenai Perhutanan Sosial ini dikebut. Siti mengatakan, dari 2007 sampai 2017, sudah 825.000 hektar lahan hutan yang siap menjadi hutan sosial dan dikelola oleh masyarakat. Angka itu, kata dia, berkembang pesat sejak era Jokowi.

"Dalam 2015 saja kira-kira 130.000-an, dan 2016 140.000-an. Dan selama dua bulan di tahun 2017, progresnya cukup tinggi 178.000 hektar," ucap Siti.

(Baca: KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan)

Namun, Siti menekankan bahwa hutan sosial ini tidak hanya sekadar luasnya. Harus diatur hal-hal lain seperti kualitas, dan hubungan antara hutan, masyarakat setempat serta developer.

"Dan juga bagaimana apabila misalnya arealnya itu bekas reboisasi yang tahun 1980-an. Jadi hal-hal seperti itu saya konsultasikan kepada Bapak, dan besok karena menyangkut beberapa kementerian, ya akan dirapatkan," ucap Siti.

PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi
Komentar

Terkini Lainnya

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Megapolitan
Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Megapolitan
Pengemudi Ojek 'Online' Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Pengemudi Ojek "Online" Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Megapolitan
'Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?'

"Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?"

Megapolitan
Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Regional
Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Internasional
5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

Regional
Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Megapolitan
Curhat Pengemudi Ojek 'Online' yang Dianggap seperti 'Anak Haram'

Curhat Pengemudi Ojek "Online" yang Dianggap seperti "Anak Haram"

Megapolitan
Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Regional
Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Regional
Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Nasional
Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Nasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM