Senin Siang, Bamus DPR Bahas Pembahasan Revisi UU MD3 - Kompas.com

Senin Siang, Bamus DPR Bahas Pembahasan Revisi UU MD3

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 20/03/2017, 11:33 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah, Senin (20/3/2017) siang.

Surat Presiden terkait UU MD3 telah dibacakan di rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. Rapat Bamus akan diagendakan di salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dibahas.

"Itu (UU MD3) akan kami bicarakan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Adapun mengenai isi surat presiden tersebut, Novanto enggan menyebutkannya. Hal itu akan diungkap seusai rapat Bamus, Senin siang.

"Nanti kita lihat di dalam Bamus, nanti kita dengarkan dulu dari semua fraksi, baru kami beritahu," kata dia.

Secara umum, agenda rapat Bamus akan membacakan surat-surat masuk serta koordinasi dengan pimpinan fraksi di DPR untuk mengoptimalisasi fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran DPR.

Pada rapat paripurna Rabu (15/3/2017) kemarin, pimpinan DPR telah membacakan Surat Presiden terkait UU MD3 untuk ditindaklanjuti ke tingkat pembahasan.

(Baca: DPR Segera Jadwalkan Pembahasan Revisi UU MD3)

Adapun revisi UU MD3 tersebut terkait penambahan jumlah pimpinan MPR, DPR, dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai pemenang pemilu merasa layak mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Jika resmi diberlakukan, nantinya jumlah pimpinan DPR dan MPR akan menjadi enam orang.

Namun, Partai Gerindra dan PKB belakangan ikut meminta jatah kursi pimpinan. Keduanya merasa layak mendapatkan jatah kursi pimpinan jika mengacu pada perolehan suara nasional pemilu legislatif 2014 lalu.

Kompas TV Pengamat: Revisi UU MD3 Jangan Jadi Politik Akomodasi- Satu Meja

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Megapolitan
Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Megapolitan
Pengemudi Ojek 'Online' Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Pengemudi Ojek "Online" Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Megapolitan
'Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?'

"Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?"

Megapolitan
Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Regional
Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Internasional
5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

Regional
Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Megapolitan
Curhat Pengemudi Ojek 'Online' yang Dianggap seperti 'Anak Haram'

Curhat Pengemudi Ojek "Online" yang Dianggap seperti "Anak Haram"

Megapolitan
Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Regional
Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Regional
Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Nasional
Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Nasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM