Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/03/2017, 22:45 WIB

SAMBAS, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur dan fisik di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia mulai membuahkan hasil. Namun, agar lebih optimal meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan, pembangunan itu juga mesti diikuti dengan pembangunan perekonomian lokal.

Pembangunan wilayah perbatasan menjadi satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disebut dengan Nawacita. Poin ketiga dari Nawacita berbunyi, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk membangun wilayah perbatasan, menurut situs resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada 2017 pemerintah menyiapkan anggaran Rp 17,839 triliun. Anggaran itu meningkat dibandingkan dengan 2016 yang sekitar Rp 9 triliun.

Terkait pembangunan perbatasan, dalam kunjungan kerja ketujuh kalinya di Kalimantan Barat sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi meresmikan kompleks Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk-Sajingan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3). Sehari sebelumnya, Presiden meresmikan PLBN Terpadu Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Pada 21 Desember 2016, Presiden juga meresmikan PLBN terpadu Entikong, Kalbar. Pembangunan ketiga PLBN Terpadu di Kalbar tersebut berlangsung sejak 2015.

Indonesia memiliki 87 PLBN dengan 35 PLBN laut dan 52 PLBN darat. Tujuh pos di antaranya dibangun baru sebagai PLBN terpadu yang melayani keimigrasian, bea dan cukai, serta karantina pertanian (Kompas, 26/1).

”Saya hanya ingin titip pos lintas batas negara yang ada di Aruk ini agar betul-betul digunakan masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jangan hanya sebatas sebagai kantor imigrasi, karantina, serta bea dan cukai. Seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan PLBN ini untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi di daerah perbatasan,” kata Presiden Jokowi di PLBN terpadu Aruk, Sajingan, Sambas.

Seusai peresmian, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo, didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan pejabat Kalimantan Barat, meninjau fasilitas gedung PLBN Aruk yang bergaya tameng Dayak.

Dengan berjalan kaki, Presiden bersama rombongan lalu menuju taman asri berhiaskan tugu Garuda Pancasila, tiang bendera Merah Putih, dan tulisan Aruk Indonesia berwarna merah putih yang menghadap ke arah perbatasan Malaysia.

Kondisi daerah

Selain pembangunan PLBN, pengaspalan jalan raya yang menghubungkan Sambas-Aruk sejauh 81 kilometer juga sudah selesai dilakukan. Pengaspalan ini membuat waktu tempuh dua daerah itu menjadi dua jam dari empat jam sebelum 2015.

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan juga dilakukan di daerah lain. Di Pulau Miangas di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, tahun ini dibangun jalan beton lingkar pulau dengan anggaran Rp 53 miliar. Di daerah yang berbatasan dengan Filipina tersebut, pada 2015 pemerintah membangun dermaga feri dengan anggaran Rp 40 miliar.

Pembangunan dermaga dan jalan itu melengkapi pembangunan bandara dengan anggaran Rp 300 miliar, lengkap dengan ruangan terminal berpenyejuk udara. Namun, John Lupa (67), tokoh masyarakat Miangas, menyebut pembangunan infrastruktur itu belum optimal memberikan manfaat bagi warga Miangas yang masih berkutat dengan ketersediaan bahan pangan. ”Buat apa dibangun bandara kalau harga tiket pesawat mahal. Kami butuh beras, bensin, minyak tanah, dan solar,” katanya.

Demsy Namare (46), warga Miangas, menambahkan, pembangunan dermaga yang dimulai 2015 kini juga berhenti.

Camat Miangas Steven Maarisit mengatakan, stok beras di wilayahnya kosong sejak pertengahan Februari lalu. Ancaman kelaparan menghantui Miangas jika beras belum dikirim hingga akhir bulan ini. Biasanya, setiap tahun, Pulau Miangas mendapat bantuan 10 ton beras untuk disimpan di gudang yang dibangun Pemprov Sulut tahun 2005.

Sementara itu, warga pulau terdepan di Kepulauan Riau (Kepri), seperti Anambas, hingga kini terkendala terbatasnya jaringan telepon seluler. Banyak pulau terdiri atas bukit sehingga antarpemancar tak bisa saling terhubung. ”Kami mengusulkan dibuat pemancar induk di tempat paling tinggi agar bisa menjangkau pemancar lain. Usulan itu ditolak karena biayanya dinilai terlalu tinggi,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Anambas Jeprizal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com