Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Mengaku Kritik Jokowi di Hadapan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

Kompas.com - 14/03/2017, 19:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo soal program distribusi lahan yang akan dilakukan pemerintah.

Kritik tersebut disampaikan Fadli saat pertemuan Jokowi dan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Fadli mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi sempat mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendistribusikan 12,7 juta hektar lahan di Kementerian Kehutanan dan 9 juta lahan di Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat.

Namun, Fadli meragukan implementasi program tersebut.

"Itu barangnya mana yang mau dibagi? Jangan-jangan enggak ada. Ini Presiden perlu periksa menteri-menterinya. Bener enggak ada yang mau dibagi-bagi?" kata Fadli kepada wartawan seusai pertemuan.

"Jangan nanti kecele. Ternyata (lahan) yang mau dibagi enggak ada atau jumlahnya enggak signifikan," tambah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

(Baca: Ini yang Dibicarakan Jokowi, JK dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara)

Fadli mengatakan, pada dasarnya ia mendukung reformasi agraria yang dilakukan pemerintah, karena merupakan amanat dari undang-undang. Namun, ia meminta Jokowi untuk realistis.

"Saya tadi juga bicara (dalam pertemuan). Saya ingatkan Beliau bahwa seringkali hal-hal yang bagus tadi ini, kita dukung, tapi pada akhirnya enggak terjadi. Angka-angka itu kan angka yang fantastis. Dimana barangnya itu?" kata Fadli.

Pengamatan Kompas.com, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara hadir dalam dialog pada hari ini.

Dari DPR RI, Ketua DPR RI Setya Novanto hadir didampingi empat wakilnya, yakni Fachri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Dari MPR RI, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan hadir didampingi empat wakilnya, yakni Oesman Sapta Odang, Hidayat Nurwahid, Mahyudin dan EE Mangindaan.

Dari DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh didampingi wakilnya, yakni Farouk Muhammad dan G.K.R Hemas.

Adapun, pimpinan lembaga tinggi negara lain, yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga hadir dalam acara tersebut.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dimulai sekitar pukul 11.20 WIB dan berakhir sekitar pukul 13.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com