Ketua MPR Akui DPR Sebagai Lembaga Terkorup

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui DPR sebagai lembaga terkorup saat ini. Apalagi, kata dia, dengan adanya kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Hal itu disampaikan Zulkifli menanggapi hasil survei Global Corruption Barometer (GBC), DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2016.

"DPR sudah paling buruk ya sekarang ini. Kita akui sudah paling buruk, saya kira enggak ada lagi yang lebih buruk dari sekarang," kata Zulkifli saat ditemui di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

(Baca: DPR Dianggap Lembaga Terkorup, Ini Komentar Fadli Zon)

Predikat sebagai lembaga terkorup itu, menurut Zulkifli, harus direspons dengan sikap kooperatif anggota DPR yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP terhadap penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para legislator itu, kata dia, harus bisa bekerja sama saat diperiksa KPK.

Zulkifli pun mengatakan dalam proses hukum kasus e-KTP, ia mendukung sepenuhnya langkah KPK.

Saat ditanya apakah dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP akan semakin memperburuk citra DPR, ia hanya menjawab singkat.

"Pokoknya kita serahkanlah kepada KPK, kita tunggu lah, ini kan sudah ada surveinya," lanjut Zulkifli.

Dikutip harian Kompas edisi Rabu (8/3/2017), berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer, DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2016.

Survei GCB dilakukan di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2015-Januari 2017 kepada 22.000 responden.

Untuk Indonesia, survei berlangsung 26 April-27 Juni 2016 dengan 1.000 responden di 31 provinsi.

Hasil survei tersebut, untuk Indonesia, DPR dianggap paling korup.

"Penilaian ini konsisten, setidaknya selama tiga tahun terakhir," kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan hasil survei GCB, Selasa (7/3) di Jakarta.

(Baca: Jadi yang Paling Korup, DPR dan Partai Politik Seharusnya Malu)

Hasil survei itu terkonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi.

Salah satunya adalah kasus pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 yang sedianya akan disidangkan pada 9 Maret mendatang.