Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 10/03/2017, 20:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan momen yang ditunggu-tunggu publik.

Sebab, kata dia, hubungan keduanya sempat renggang saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari kicauan SBY di twitter yang langsung menyinggung Jokowi.

Pertemuan kemarin, kata Syarief, mengklarifikasi hal-hal yang terjadi di antara kedua tokoh tersebut semasa masa kampanye kemarin.

(Baca: Jokowi dan SBY Bertemu, Akbar Berharap Politik Nasional Kembali Stabil)

"Semua sudah clear, mereka juga sepakat untuk sering ketemu. Ini sangat bagus buat bangsa ini. Dan itu pasti akan membuat bangsa ini ke depan lebih bagus. Apalagi kedua pemimpin ini kan secara rutin sepakat akan bertemu. Intinya di situ," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (10/3/2017).

Ia mengatakan pertemuan Jokowi dan SBY kemarin juga menunjukan dukungan yang besar dari Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Bahkan, Syarief menegaskan Demokrat menginginkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sukses sampai 2019.

"Dari awal sampai sekarang Partai Demokrat itu mendukung pemerintah kalau semua programnya bagus, sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi kalau ada yang enggak baik, kami akan tetap berikan masukan dan solusi. Itu pemikiran Partai Demokrat," papar Syarief.

(Baca: Setya Novanto: Pertemuan Jokowi-SBY Bawa Ketentraman bagi Rakyat)

Presiden Joko Widodo mengaku membahas banyak hal dalam pertemuan dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertemuan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/3/2017) siang.

Ketika ditanya apa isi pembicaraannya dengan SBY, Jokowi mengaku membahas banyak hal. "Berkaitan dengan politik nasional, ekonomi nasional, diskusi banyak hal," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com