Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Jangan Sampai Ada Warga DKI Kehilangan Hak Pilih

Kompas.com - 07/03/2017, 16:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak boleh ada warga Jakarta yang kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada.

Hal itu menyusul adanya sejumlah permasalahan daftar pemilih di Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama.

Ia menugaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono untuk memastikan semua warga tak kehilangan hak pilih.

Sumarsono juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.

"Sekarang target, saya sampaikan ke Pak Sumarsono jangan ada satu pun warga negara Indonesia di Jakarta yang kehilangan hak pilihnya," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Tjahjo juga meminta agar Sumarsono berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meyakini KPU juga memiliki sikap yang sama, yaitu ingin mengakomodasi seluruh suara di Ibu Kota.

Tjahjo menyinggung permasalahan yang muncul pada waktu pencoblosan. Sejumlah pemilih telat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pada akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilih.

Waktu pencoblosan dimulai Pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Sementara bagi warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP namun belum terdaftar dapat menggunakan hak suaranya mulai Pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

"Misalnya sibuk, bisa datang ke TPS jam 13.00 lewat 10 menit masa ditolak, enggak boleh kaku, lah. Luwes. Karena kemarin kan gitu kendalanya," kata Tjahjo.

"Apalagi sudah tercantum di DPT, bisa membuktikan e-KTP nya sah, dia warga RT ini, kelurahan ini, kok enggak boleh?" sambungnya.

Sementara itu, Sumarsono mengakui bahwa pada Pilkada Serentak 2017 lalu, permasalahan DPT paling banyak terjadi di DKI Jakarta.

Sumarsono berniat untuk memastikan pada putaran kedua permasalahan yang terjadi kemarin mampu diminimalisasi dan tak terulang kembali.

Salah satu permasalahannya adalah masih ada sekitar 56.000 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Mereka sulit ditemukan tempat tinggalnya karena sebagian tinggal di apartemen atau lokasi-lokasi yang sudah tergusur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com