Kurang Bukti, Kejagung Hentikan Penyidikan Satu Tersangka Kasus Mobil Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan terhadap mantan Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN Agus Suherman.

Agus merupakan salah satu tersangka selain mantan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan yang jadi tersangka dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

"Setelah dievaluasi, maka terhadap yang bersangkutan, penyidikan dihentikan," ujar Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Yulianto di kompleks Kejaksaan.Agung, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Yulianto enggan menjelaskan secara rinci alasan kejaksaan menghentikan penyidikan terhadap Agus. Menurut dia, alasan penyidik melepaskan Agus mengacu pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP.

"Itu ada di pasal 109 ayat 2, " kata Yulianto.

Pasal 109 ayat 2 mencantum alasan penghentian penyidikan yakni tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam kasus ini, Dasep telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Dahlan baru ditetapkan senagai tersangka dan tengah dalam proses sidang praperadilan.

Pada 2013, Dahlan Iskan memerintahkan Agus Suherman dan Deputi Restrukturisasi Fadjar Judisiawan untuk mendekati PT BRI dan PT PGN sebagai penyandang dana.

Agus kemudian menggelar rapat dengan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT BRI Muhammad Ali, Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT PGN Santiaji Gunawan, dan perwakilan PT Pratama Mitra Sejati, anak perusahaan PT Pertamina Tbk.

Kemudian, ia menjelaskan niatan BUMN membuat mobil listrik. Kedua perusahaan itu kemudian bersedia menjadi penyandang dana. Perusahaan pimpinan Dasep menjadi penyedia sarananya.

Alih-alih membuat mobil listrik, Dasep justru memodifikasi mobil lain dengan hanya mengganti mesinnya. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang ini, negara dianggap merugi Rp 28.993.818.181.