Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelarangan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2016 Meningkat

Kompas.com - 28/02/2017, 14:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pelanggaran terhadap Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia meningkat sepanjang tahun 2016. Hal itu didasarkan dari laporkan KBB Wahid Foundation sepanjang tahun 2016.

Metodologi pemantauan dilakukan di 30 Provinsi berbasis peristiwa yang terjadi di Indonesia. Data diperoleh dari pemberitaan media, laporan dari jaringan dan keterangan langsung dari korban atau pihak lain seperti pemerintah. Satu peristiwa pelanggaran KBB, dapat diikuti dengan beberapa tindakan.

Pogram Officer Wahid Foundation Alamsyah M Djafar mengatakan, terjadi 204 peristiwa pelanggaran KBB dengan 313 tindakan. Jumlah ini naik tujuh persen dibandingkan tahun 2015 dengan 190 peristiwa dan 249 tindakan.

"Tantangan KBB tidak bisa berkurang. Bahkan naik tujuh persen di tahun 2017," kata Alamsyah di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Dari jumlah itu, tindakan pelanggaran terbanyak dilakuan oleh negara dengan 159 tindakan atau 50,5 persen. Sisanya, dilakukan olah aktor non-negara.

Pada tahun 2015, aktor negara juga melakukan pelanggaran lebih banyak dengan 130 tindakan atau 52 persen.

Dari tiga terbanyak, kepolisian masih menempati posisi teratas aktor negara yang melakukan pelanggaran dengan 44 tindakan, disusul oleh pemerintah daerah sebayak 25 tindakan, dan Baban Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) dengan 7 tindakan.

Untuk pelanggaran dengan aktor non-negara, ormas keagamaan dan massa bersama-sama melakukan 24 tindakan pelanggaran KBB.

"Aktor negara berkaitan dengan kasus Gafatar seperti penyesatan, kriminalisasi, dan pembiaran. Sepanjang 2016, ormas keagamaan setidaknya 10 peristiwa pelarangan aktivitas di sejumlah daerah," ujar Alamsyah.

Alamsyah menuturkan, provinsi dengan peristiwa pelanggaran terbanyak berada di provinsi Jawa Barat (28 peristiwa), DKI Jakarta (25 peristiwa), dan Jawa Timur (22 peristiwa). Bila di rata-rata dari 30 Provinsi, maka 16 peristiwa pelanggaran KBB terjadi setiap tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com