Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangkostrad Jamin Kesiapan Pengamanan Raja Salman

Kompas.com - 28/02/2017, 12:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat  Letnan Jenderal Edy Rahmayadi memastikan kesiapan Pasukan Gabungan Pengamanan VVIP untuk mengamankan kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. 

Salman tiba di Jakarta Rabu (1/3/2017) hingga Sabu (4/3/2017). Dari Jakarta, rombongan yang berjumlah sekitar 1.500 orang itu menuju Bali. 

Edy mengungkapkan kesiapan pasukannya usai memimpin apel pasukan komando gabungan dalam rangka operasi pengamanan VVIP kunjungan kenegaraan raja Arab Saudi, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/2/2017).a

"Yang sudah dipastikan itu bahwa semua (potensi gangguan keamanan) sudah diantisipasi. Perkara dugaan, itulah namanya kita waspada," ujar Edy.

(Baca: Empat Jenis Tarian Ini Akan Menghibur Raja Salman di Istana Bogor)

Edy menuturkan, seluruh pasukan gabungan diarahkan untuk mengantisipasi segala macam bentuk potensi gangguan.

Sasaran pengamanan antara lain mengatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, unjuk rasa, kerusuhan, aksi terorisme, sabotase, pemblokiran, penghadangan, penyanderaan, penculikan dan penyekapan serta kejahatan transnasional lainnya.

"Kami semua yang bertugas tidak akan menolerir kegiatan yang mengacau dan mempermalukan kewibawaan Pemerintah RI dengan provokasi maupun aksi-aksi yang mengganggu pelaksanaan kunjungan kenegaraan," tuturnya. 

Sebanyak 5.384 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi selama berada di Indonesia.

Pasukan gabungan tersebut berasal dari unsur TNI dan Polri, yang terdiri dari 20 personel Koopspam, 222 personel Satgaspam VIP, 1.289 personel Satgaspam Wilayah I, 515 personel Satgaspam Wilayah II dan 3.308 Satgaspam Wilayah III.

(Baca: 5.384 Personel TNI-Polri Dikerahkan Saat Kunjungan Raja Salman)

"Rincian tidak perlu saya sampaikan. Itu diatur mulai dari ring 1, 2 dan 3, selama di Halim, Bogor, DPR, Istiqlal dan Bali sampai masuk ke hotel. Saya punya tugas di sini mengamankan itu dan itu sudah cukup untuk kegiatan khusus para tamu," ucapnya.

Kompas TV Pengamanan bagi Raja Salman juga dibicarakan di Mabes Polri. Wakapolri bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia terkait dengan penghargaan berupa naik haji bagi keluarga Densus 88. Polri menyatakan siap menunjuk anggotanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com