Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utusan PBB Ingin Negara Lain Tiru KIP dan KIS Milik Indonesia

Kompas.com - 27/02/2017, 14:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Utusan PBB Bidang Antikekerasan Anak, Marta Santos Pais, secara khusus mengapresiasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.

Menurut dia, dua program tersebut mendorong semakin berkualitasnya hidup anak-anak Indonesia.

"Program itu investasi penting bagi bangsa Indonesia," ujar Marta setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2/2017).

"Program dengan biaya yang besar itu sangat nyata dalam menyasar keluarga berisiko tinggi. Kartu pintar itu intervensi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan sosial," lanjut dia.

(Baca: Jokowi Terima Utusan PBB Bidang Anak, Ini yang Dibahas...)

Atas mumpuninya kartu tersebut, Marta berencana memperkenalkan program tersebut ke negara lain.

"Kami percaya model seperti ini (KIP dan KIS) bisa diduplikasi oleh negara lain," ujar Marta.

Dengan demikian, Indonesia juga berkontribusi menyelamatkan anak-anak di penjuru dunia yang terancam kesehatan dan pendidikannya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, saat ini, Indonesia masuk ke dalam Global Partnership soal perlindungan anak.

Terdapat empat negara di dalamnya. Kemungkinan, program KIS dan KIP akan dipaparkan di depan tiga negara lainnya terlebih dahulu sebelum disosialisasikan secara luas.

"Indonesia sudah masuk ke dalam Global Partnership soal child protection. Kalau kita sudah masuk, Indonesia dan tiga negara lain akan menjawab tantangan perlindungan anak, terlibat dalam perlindungan anak secara global," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com