Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Pak Jokowi Rugi Mau Diseret PDI-P ke Pilkada DKI

Kompas.com - 19/02/2017, 08:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan bahwa koalisi di tingkat nasional dan koalisi di tingkat daerah merupakan dua hal yang berbeda.

Koalisi di tingkat daerah, kata dia, bisa bersifat cair dan tidak harus mengikuti koalisi di tingkat pusat.

Hal tersebut disampaikan Yandri menanggapi pernyataan sejumlah elite PDI-P yang mengajak PAN mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Yandri menegaskan, meski PAN tidak mendukung pencalonan Ahok-Djarot, bukan berarti tidak mendukung pemerintahan Pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya kira kalau berpikir demikian Pak Jokowi yang rugi untuk mau diseret-seret ke masalah koalisi pilkada di DKI," kata Yandri saat dihubungi, Minggu (19/2/2017).

(Baca: Putaran Kedua, PDI-P Jalin Komunikasi dengan PKB, PPP, dan PAN)

Apalagi, Yandri mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah menegaskan netral di Pilkada. Sehingga, Yandri yakin Jokowi sendiri tidak akan mengintervensi keputusan PAN di Pilkada DKI.

"Bukan berarti kalau kami tidak dukung Ahok-Djarot kami tidak dukung Jokowi," ucap Yandri.

Yandri menambahkan, sebenarnya PAN belum menentukan sikap resmi terkait putaran kedua Pilkada DKI, apakah akan netral, mendukung Ahok-Djarot atau Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun ia menyebut mayoritas kader PAN meminta agar tidak mendukung Ahok-Djarot.

(Baca: Pilkada DKI Putaran Kedua, PAN Isyaratkan Dukung Anies-Sandi)

Yandri khawatir jika PAN mengambil keputusan yang bertentangan dengan konstituennya, maka PAN akan ditinggalkan.

"Kami tidak ingin konstituen kami terbuang gara-gara Pilkada DKI, sementara kami harus mempersiapkan Pilkada 2018, dan Pileg, Pilpres 2019. Itu yang lebih penting bagi kami," ucap Yandri.

Kompas TV Perebutan posisi pemimpin Jakarta kini diprediksi akan mengerucut pada dua pasangan, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Walau secara resmi masih menunggu hasil rekapitulasi suara pilkada DKI Jakarta, dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, kedua pasang Ahok-Djarot dan Anies-Sandi diperkirakan akan melanjutkan pertarungan pilkada di putaran kedua Pilgub Jakarta. Sejumlah strategi pun akan disiapkan untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Soal strategi menghadapi pilkada pada putaran kedua, Ahok menyerahkan hal ini pada partai pengusungnya. PDI Perjuangan sebagai partai terbesar yang mendukung Ahok-Djarot berencana merangkul partai-partai yang semula berseberangan Ahok. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melihat partai-partai pendukung pemerintah berpotensi mau merapat bersama PDI Perjuangan untuk mendukung Ahok. Partai politik pendukung Ahok-Djarot lainnya, seperti Golkar juga mengajak Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB bergabung mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan meminta timnya bekerja lebih keras lagi. Untuk memperkuat dukungan, Anies juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim Agus-Sylvi. Partai Gerindra juga akan berusaha keras memenangkan pilkada putaran kedua, termasuk dengan mengajak pendukung Agus-Sylvi Hasil hitung cepat Litbang Kompas menempatkan pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan 42, 87 persen. Sementara Anies-Sandi 39,76 persen, dan Agus-Sylvi 17,37 persen. Penetapan hasil rekapitulasi KPU dari hasil pilkada DKI Jakarta akan disampaikan pada 4 Maret 2017 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com