Anggota DPR Kembalikan Uang ke KPK, Sejumlah Fraksi Enggan Komentar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, sedikitnya ada 14 anggota DPR RI yang mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanpa Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Namun, KPK belum menyebut siapa saja yang menyerahkan uang tersebut.

Terkait hal itu, sejumlah fraksi di DPR mengaku tak tahu-menahu. Beberapa enggan berkomentar.

"Saya enggak pernah tahu dari Fraksi Golkar ada yang mengembalikan atau tidak. Karena siapa pun yang dianggap terlibat pun saya enggak tahu," kata Sektetaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

"Agak susah, suatu hal yang memang tidak jelas. Manusianya tidak jelas, subyek tidak jelas," ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurut dia, hal tersebut lebih kepada tanggung jawab individual, bukan institusional. Apalagi, kasus e-KTP melibatkan anggota-anggota DPR pada periode sebelumnya.

"Sejauh ini belum ada pernyataan resmi. Kami harus melihat itu sebagai tindakan non-institusional," tuturnya.

Adapun Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf enggan berkomentar banyak terkait kasus yang melibatkan komisinya di periode lalu itu.

Ia hanya menekankan bahwa penegakan hukum harus terus berjalan, salah satunya adalah dengan pengembalian kekayaan negara.

"Berjalan sajalah. Nanti kita lihat saja," kata Muzzammil.

Adapun Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, juga mengaku tidak tahu apakah ada rekan fraksinya yang menyerahkan uang ke KPK terkait kasus tersebut atau tidak.

Penegakan hukum, kata dia, harus tetap dilakukan. Namun secara substansi, percepatan mengenai penyelesaian data kependudukan juga harus dilakukan.

"Saya dengar pekerjaan pengadaan e-KTP anggaran 2016 belum dilelang sampai sekarang. Jadi makanya banyak yang belum bisa cetak, rekam," ujar Lukman.

"Jadi ini harus ada percepatan, jangan sampai gara-gara ada perkara di KPK, kinerja pemerintah untuk menyiapkan e-KTP lantas terhambat," kata dia.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) cenderung lebih progresif. Meski enggan menyebutkan nama, namun Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, pihaknya telah memanggil nama-nama anggota fraksi yang diisukan terlibat kasus tersebut.