Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akui Terjadi Polarisasi di Masyarakat Jelang Pilkada

Kompas.com - 03/02/2017, 21:54 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui telah terjadi polarisasi di masyarakat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017.

"Telah terjadi polarisasi di masyarakat, hal ini biasa dalam demokrasi," kata Tito saat Silaturahmi Akbar Ulama dan TNI-Polri di Markas Polda Jawa Tengah di Semarang, Jumat (3/2/2017) malam.

Menurut dia, perbedaan pilihan dalam pilkada merupakan hak politik masing-masing. Akan tetapi, lanjut dia, perbedaan tersebut jangan sampai menjadi mengganggu keutuhan berbangsa dan bernegara.

"Silakan berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan ini menjadi pemecah," ujarnya.

Kapolri minta masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan menjelang pilkada serentak. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan silaturahmi akbar antara unsur TNI-Polri dan ulama ini.

"Hubungan pemerintah, polri, TNI dan ulama ini penting sekali dalam rangkan menjaga keutuhan NKRI," kata dia.

Sementara itu, ribuan umat Islam yang berasal dari berbagai unsur hadir dalam silaturahmi akbar tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, ulama asal Pekalongan Habib Muhammad Lutfi berkesempatan menyampaikan tausiah.

Sejumlah tokoh muslim, termasuk para pimpinan pondok pesantren se-Jawa Tengah hadir dalam silaturahmi tersebut.

(I.C.Senjaya/ant)

Kompas TV Jaga Toleransi, Polri dan Ormas Islam Gelar Silaturahim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com