Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Minta BNN Serahkan Data Bandar Narkoba di 39 LP

Kompas.com - 03/02/2017, 17:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly meminta Badan Narkotika Nasional untuk menyerahkan daftar nama bandar-bandar narkoba yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan begitu, Kemenkumham bisa memindahkan mereka ke lembaga pemasyarakatan yang memiliki pengamanan ketat.

"Mana yang ditengarai bandar-bandar yang menurut mereka punya jaringan, kita kirim ke (Lapas) Gunung Sindur," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Yasonna mengatakan, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Kemenkumham dan BNN dalam menangani masalah narkoba di dalam lapas ini.

Namun, hingga kini, BNN belum mengirimkan nama bandar narkoba dari 39 LP yang terindikasi terlibat jaringan internasional.

"Jadi nanti akan saya surati mana itu kan dia (Kepala BNN Budi Waseso) bilang ada 39 LP, orang orangnya kita lock in aja di satu tempat. Bila perlu kita kirim ke Pasir Putih (Nusakambangan). Itu juga sangat secure," ucap Yasonna.

Yasonna mengakui kebanyakan lapas di Indonesia masih memiliki fasilitas pengamanan dan penjagaan yang minim.

Napi juga melakukan berbagai macam cara untuk menyelundupkan telepon genggam ke dalam lapas. Belum lagi ada sejumlah oknum petugas lapas yang ikut membantu.

Oleh karena itu, lapas dengan pengamanan ketat seperti di Gunung Sindur dan Nusakambangan sangat dibutuhkan untuk membatasi gerak para bandar yang mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi.

"Sehingga kita nggak jadi kambing hitam saja terus. Baiknya kan begitu," ucapnya.

Dikutip dari harian Kompas, Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, pihaknya menemukan 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para napi di 22 lapas.

"Kami dapat membuktikan keterlibatan 22 LP itu dengan bukti akurat," kata Budi Waseso, Kamis (2/2/2017).

Belakangan, data menunjukkan lapas yang terindikasi jadi tempat transaksi narkoba bertambah menjadi 39. (Baca: Bisnis Narkoba di Indonesia Dikendalikan dari 39 LP)

Budi Waseso mengungkapkan, indikasi LP sebagai tempat transaksi narkoba diketahui juga dari percakapan di telepon seluler dari LP ke sejumlah bandar di luar negeri.

Ada tiga negara yang paling sering menjadi tujuan utama dalam komunikasi dari LP-LP, yaitu Malaysia, Singapura, dan Tiongkok.

"Alat pendeteksi kami mampu menangkap semua percakapan di telepon seluler di dalam LP, termasuk negara-negara yang masuk dalam jaringan komunikasi itu. Kami bisa tahu sampai titik koordinat lokasi percakapan," ujar Waseso.

Kompas TV Dua Sipir Edarkan Sabu di Dalam Lapas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com