Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelanggaran Kebebasan Beragama terhadap Minoritas Masih Tinggi

Kompas.com - 29/01/2017, 17:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kebebasan Beragama Setara Institute, Halili mengatakan, berdasarkan data Setara Institute, kelompok yang paling banyak menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Kelompok ini ramai diperbincangkan pada awal tahun 2016, kemudian, Kejaksaan Agung secara resmi menganggap kelompok ini sesat setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia.

"Pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2016 paling banyak menimpa Gafatar dengan 36 peristiwa," unar Halili di sekretariat Setara Institute, Jakarta, Minggu (29/1/2017).

Halili mengatakan, pola diskriminatif dibangun dengan isu seorang dokter perempuan hilang diduga bergabung dengan Gafatar. Setelah itu, Gafatar dianggap kelompok sesat dan ingin melakukan makar. Buntutnya, terjadi pengusiran ribuan warga eks anggota Gafatar di Moton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat.

Korban pelanggaran kedua yaitu individu masyarakat dengan 33 peristiwa. Disusul dengan Ahmadiyah dan Syiah dengan masing-masing pelanggaran 27 dan 23 peristiwa.

Melihat angka tersebut, Halili menganggap diskriminasi terhadap kaum minoritas masih tinggi. "Katalisator umum pelanggaran kelompok minoritas adalah menguatnya kelompok intoleran serta lemahnya kebijakan dan regulasi negara," kata Halili.

Untuk Ahmadiyah, katalisator khusus terjadinya pelanggaran kebebasan berkeyakinan itu yakni sosio-religius terhadap eksistensi dan identitas mereka dari Islam. Kemudian, munculnya Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang berlandaskan fatwa MUI bahwa kelompok tersebut sesat.

Sementara itu, katalisator khusus untuk Syiah yakni masih lemahnya literasi warga mengenai ajaran yang diyakini mazhab Syiah sebagai salah satu mazhab besar dalam spektrum agama Islam.

"Setara Institute menyimpulkan bahwa yang berlangsung saat ini adalah menguatnya supremasi intoleransi. Kami ingin katakan ke pemerintah, tolong lakukan sesuatu," katanya.

Kompas TV Kebebasan Beragama di Pemerintahan Jokowi – Satu Meja eps 122 bagian 4
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com