Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelanggaran Kebebasan Beragama terhadap Minoritas Masih Tinggi

Kompas.com - 29/01/2017, 17:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kebebasan Beragama Setara Institute, Halili mengatakan, berdasarkan data Setara Institute, kelompok yang paling banyak menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Kelompok ini ramai diperbincangkan pada awal tahun 2016, kemudian, Kejaksaan Agung secara resmi menganggap kelompok ini sesat setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia.

"Pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2016 paling banyak menimpa Gafatar dengan 36 peristiwa," unar Halili di sekretariat Setara Institute, Jakarta, Minggu (29/1/2017).

Halili mengatakan, pola diskriminatif dibangun dengan isu seorang dokter perempuan hilang diduga bergabung dengan Gafatar. Setelah itu, Gafatar dianggap kelompok sesat dan ingin melakukan makar. Buntutnya, terjadi pengusiran ribuan warga eks anggota Gafatar di Moton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat.

Korban pelanggaran kedua yaitu individu masyarakat dengan 33 peristiwa. Disusul dengan Ahmadiyah dan Syiah dengan masing-masing pelanggaran 27 dan 23 peristiwa.

Melihat angka tersebut, Halili menganggap diskriminasi terhadap kaum minoritas masih tinggi. "Katalisator umum pelanggaran kelompok minoritas adalah menguatnya kelompok intoleran serta lemahnya kebijakan dan regulasi negara," kata Halili.

Untuk Ahmadiyah, katalisator khusus terjadinya pelanggaran kebebasan berkeyakinan itu yakni sosio-religius terhadap eksistensi dan identitas mereka dari Islam. Kemudian, munculnya Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang berlandaskan fatwa MUI bahwa kelompok tersebut sesat.

Sementara itu, katalisator khusus untuk Syiah yakni masih lemahnya literasi warga mengenai ajaran yang diyakini mazhab Syiah sebagai salah satu mazhab besar dalam spektrum agama Islam.

"Setara Institute menyimpulkan bahwa yang berlangsung saat ini adalah menguatnya supremasi intoleransi. Kami ingin katakan ke pemerintah, tolong lakukan sesuatu," katanya.

Kompas TV Kebebasan Beragama di Pemerintahan Jokowi – Satu Meja eps 122 bagian 4
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com