Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI Minta Masyarakat Ikut Meredam Konflik

Kompas.com - 26/01/2017, 14:54 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menilai, situasi bangsa saat ini tengah tidak kondusif.

Ketua umun PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, penilaian ini muncul karena melihat banyaknya konflik antar-agama, antar-etnis, dan berbagai konflik lainnya. 

"Situasi ini sangat tidak bagus, dalam konteks kesatuan bangsa, ikatan kebangsaan, situasi ini akan melonggarkan situasi kebangsaan," ujar Kiki, dalam konferensi pers di Sekretariat PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (26/1/2017).

Menurut PPAD, pemerintah harus bisa merespons situasi ini dengan baik. Jika tidak, konflik-konflik tersebut akan semakin luas dan sulit dikendalikan.

"Belakangan, kita akan menyesal karena berujung pada perpecahan bangsa," kata dia.  

Kiki menyampaikan, PPAD juga mengimbau kepada masyarakat yang bertikai agar menahan diri dan tidak mudah terpancing emosi.

Selain itu, tidak mengumbar ujaran kebencian secara langsung maupun melalui media sosial.

"Ujaran itu yang mempertajam situasi konflik," kata dia.

Sebaliknya, lanjut Kiki, masyarakat sedianya menyampaikan ujaran-ujaran yang menenangkan dan meredam konflik yang berkembang.

Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan kabar hoax atau bohong yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Alangkah baiknya jika dicek dulu berita ini benar atau hoax, kalau hoax jangan disebar. Kalau ada manfaatnya disebar, kalau tidak ada manfaat untuk apa disebar, kalau menajamkan konflik ya di-delete saja," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com