Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Pidato Megawati Merupakan Sikap Partai

Kompas.com - 24/01/2017, 14:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, partainya tak segan menghadapi pelaporan Baharuzaman kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ia menegaskan, apa yang disampaikan Megawati merupakan sikap partai dalam merespons disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh perilaku kelompok fundamentalis dan intoleran.

"Itu bukan celometan ketua umum. Itu pidato ketua umum partai merespons situasi. Bukan celometan di jalan umum. Teriak-teriak di mobil dengan sound system. Itu sikap resmi PDI-P. Sikap partai yang menghadapi segala ancaman terkait Pancasila, Bhineka Tunggal Ika," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Menurut Aria, hal tersebut ada keterkaitannya dengan Pilgub DKI saat ini. Ia merasa ada pihak yang mengkapitalisasi isu agama dalam Pilgub DKI dan dimanfaatkan oleh salah satu kandidat.

(baca: Megawati Dilaporkan karena Ceramahnya Saat HUT Ke-44 PDI-P)

"Sangat ambisiusnya kelompok tertentu dan kandidat tertentu, kok utik-utik masalah kebinekaan," papar Aria.

"Biasanya kan anak polah bopo kepradah (apa yang dilakukan anak berimbas ke bapaknya), ini bisa-bisa bopo polah anaknya kepradah," lanjut dia.

Ia juga menegaskan PDI-P tak gentar menghadapi pelaporan tersebut dan mempersilakan jika ada pihak yang hendak menempuh jalur hukum terkait pidato Megawati.

"Yang jelas PDI-P tidak takut akan tekanan massa, kalau itu menyangkut hal yang prinsip, kami tak takut. Soal Pilgub saja itu lho, udah kaya republik ini mau ambruk aja," ucap Aria.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto sebelumnya mengatakan, Megawati dilaporkan terkait ceramah yang dia sampaikan saat HUT ke-44 PDI-Ppada 10 Januari 2016.

Pelapor, kata Rikwanto, menganggap isi ceramah Megawati saat itu mengandung unsur penodaan agama.

"Isinya laporan tersebut dalam kaitan pidato di acara HUT PDI-P melalui televisi," ujar Rikwanto.

Megawati dilaporkan oleh Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman, pada Senin (23/1/2017).

(baca: Rizieq Minta Kasusnya Dimediasi Polisi, Ini Kata Sukmawati)

Rikwanto mengatakan, setelah pelapor melihat tayangan itu, ia langsung mengunduh video Megawati di YouTube pada hari yang sama.

Pernyataan yang dianggap menodai agama, yaitu "para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa 'self fulfilling propechy', para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal, notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya."

"Pelapor merasa terhina dengan kata-kata terlapor sehingga melaporkan ke polisi," kata Rikwanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com