"Jika Ormas Radikal Tidak Ditertibkan, Saya Khawatir Masyarakat yang Ambil Tindakan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah serius terkait wacana penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal yang kerap menggunakan kekerasan.

Menurut Yaqut, jika keberadaan ormas radikal dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, hal itu akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang semakin besar.

"Saya khawatir kalau aparat tidak bertindak tegas, terus-menerus lunak terhadap ormas radikal, nanti masyarakat sipil yang akan mengambil tindakan sendiri," ujar Yaqut saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).

Menurut dia, mayoritas masyarakat yang moderat tak setuju dengan cara ormas radikal dalam menyebarkan pemahamannya.

Namun, mereka memilih tidak mengambil tindakan untuk meredam potensi konflik horizontal.

"Teman-teman Ansor di daerah sudah kehabisan kesabaran. Mereka ingin ambil jalan sendiri. Saya berharap ini tidak terjadi. Aparat hukum jika tidak bertindak, saya khawatir bukan hanya Ansor, melainkan juga kelompok lain yang tidak suka cara ormas radikal memecah belah masyarakat dan ini konflik horizontal," kata dia.

Yaqut mengatakan, dalam melakukan penertiban, pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas terkait definisi radikal.

Hal tersebut untuk menghindari adanya pasal karet untuk membungkam kelompok masyarakat yang mengkritik pemerintah.

"Tentu kami sepakat penertiban. Tetapi, tentu tidak semena-mena, harus ada ukurannya. Ormas seperti apa yang akan dibubarkan. Kekerasan definisinya harus jelas supaya penerapannya tidak karet," kata Yaqut.

Secara terpisah, Kepala Satkornas Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Alfa Isnaeni meminta pemerintah menindak ormas radikal untuk menghindari konflik.

Alfa menuturkan, saat ini di daerah telah muncul berbagai gerakan menolak kekerasan ormas radikal, antara lain di Bali, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, NTB, dan Bangka Belitung.

Gerakan tersebut merupakan reaksi perlawanan dari mayoritas masyarakat.

"Banser mendesak negara jangan kalah terhadap keberadaan FPI dan ormas-ormas sejenis yang melakukan ancaman dan tindakan kekerasan serta kerap menyatakan ujaran kebencian sebagai model gerakannya," kata Alfa.