Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi IX Apresiasi Kerja Ditjen Imigrasi

Kompas.com - 02/01/2017, 09:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay merespons positif kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM karena telah mendeportasi banyak warga negara asing (WNA) yang kedapatan melanggar keimigrasian.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, sepanjang 2016 sejumlah 7.787 WNA telah dideportasi. "Pihak Imigrasi perlu diapresiasi atas kerja kerasnya," kata Saleh melalui pesan singkat, Senin (2/1/2017).

Pada Minggu (1/1/2017), Ditjen Imigrasi mengumumkan hasil operasi penertiban dan pengamanan tahun baru.

(Baca: Ada 7.787 WNA Dideportasi Sepanjang 2016, Mayoritas WN China)

Dalam operasi tersebut, ratusan WNA terjaring karena melakukan pelanggaran administrasi. Sebanyak 76 di antaranya merupakan terapis pijat dan Pekerja Seks Komersial (PSK) asal China yang diduga sebagai korban kegiatan orang asing yang dilakukan secara ilegal.

Terkait terapis dan PSK asing, Saleh mengatakan, sangat mudah untuk melancarkan pekerjaannya di Indonesia. Sekalipun mereka menggunakan visa wisata.

Itu karena, pekerjaan mereka tak harus dilakukan lebih dari 30 hari. Dan itu sulit terpantau. 

Oleh karena itu, kerja pihak Imigrasi yang jeli dalam melihat pelanggaran tersebut menurutnya perlu diapresiasi.

(Baca: 76 Terapis Pijat dari China Terjaring Razia pada Malam Tahun Baru)

Saleh berharap, pengawasan seperti itu lebih ditingkatkan. "Dengan begitu, WNA yang hendak menyalahgunakan bebas visa masik ruang geraknya semakin terbatas," kata Politisi PAN itu.

Adapun dalam melakukan pengawasan, Saleh berharap, pihak Imigrasi bisa bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait untuk memaksimalkan peran pengawasan terhadap pergerakan orang asing di Indonesia.

"Pihak Imigrasi diharapkan dapat bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, BIN, dan BAIS. Dengan kerja sama dan sinergi itu, pengawasannya bisa lebih holistik dan komprehensif," tuturnya.

Kompas TV Tak Miliki Izin Kerja, 5 WN Ditangkap Imigrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com