KPK Sebut Ada "Pengepul" Uang Sebelum Diserahkan ke Bupati Klaten

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyebut adanya pihak yang mengumpulkan uang sebelum diberikan kepada Bupati Klaten Sri Hartini.

Uang tersebut disetorkan sebagai hadiah atau janji terkait penempatan perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

"Indikasi pengepul ada, oleh karena itu penyidik perlu keterangan dari pihak lain untuk mengetahui bagaimana jaringan ini bekerja untuk mengumpulkan uang," ujar Syarif di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Syarif menduga tak hanya satu orang yamg memberi uang kepada Sri. Sejauh ini KPK baru menetapkan satu pemberi yakni Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan, sebagai tersangka.

Selain itu, diduga tak hanya Sri yang menikmati uang tersebut. Karena itulah Sri dikenakan Pasal 55 KUHP yang artinya transaksi suap dilakukan bersama pihak lainnya.

"Modusnya ada yang bertindak sebagai perantara antara bupati dengan pihak yang ingin dapat jabatan tertentu," kata Syarif.

Dalam tangkap tangan, KPK mengamankan uang Rp 2,080 miliar, 5.700 dollar AS, dan 2.035 dollar Singapura yang dibungkus dalam kardus. Selain uang, KPK juga menyita catatan keuangan yang berisi asal uang yang disetorkan.

Syarif menyebutkan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini, karena pemberi uang tak hanya satu orang. Uang yang disetorkan pun bervariasi, tergantung jenjang jabatannya.

Untuk jabatan tertingginya, oknum tersebut harus menyetor ratusan juta kepada Sri. Namun, ia enggan menyebut jabatan apa saja yang "dilelang" Sri.

"Ada Eselon II, III, IV, bervariasi. Semakin tinggi dan strategis jabatan, makin banyak uang yang disetorkan," kata Syarif.

Atas perbuatannya, Sri dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara Suramlan sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.