Pemerintah Diminta Bentuk Tim Saber Pengembalian Aset Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mengusulkan tim khusus pengembalian aset negara.

Hal itu disampaikan Haryono pada sebuah diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) di kereta Commuter Line Jakarta - Bogor, Rabu (21/12/2016).

"Kalau Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) saja ada, harusnya saber pengembalian aset juga ada karena aset negara ini banyak sekali yang dikuasai swasta dengan jumlah dan nilai yang besar," kata Haryono.

Apalagi, kata Haryono, Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya berkomitmen untuk mengembalikan aset negara yang dikuasai pihak lain.

Haryono mengatakan, jika dibentuk, tim tersebut diberi target dua tahun untuk mengembalikan seluruh aset negara di pihak lain.

Tim itu, papar Haryono, bisa diisi oleh pegawai Kementerian Keuangan untuk menghitung nilai ekonomis dibantu Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Kalau sudah seperti itu pemerintah juga yang untung karena di akhir tahun dan periode laporan keuangannya bisa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Selama ini kan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Masak pemerintah laporan keuangannya WDP," tutur Haryono.