Hamdan Zoelva Tak Setuju Jabatan Hakim Konstitusi Seumur Hidup

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai jabatan hakim konstitusi sebaiknya tak berlaku seumur hidup.

Hamdan menanggapi adanya permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan hakim konstitusi yang diusulkan menjadi seumur hidup.

"Secara konstitusional kalau diputuskan MK itu sah, tapi kurang elok saja," kata Hamdan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Hamdan berpendapat, kalau pun pada akhirnya diputuskan, jabatan seumur hidup berlaku untuk hakim konstitusi yang bertugas pada periode selanjutnya, bukan yang saat ini menjabat.

(Baca: Masa Jabatan Seumur Hidup Hakim MK Dinilai Rentan Timbulkan Mafia Konstitusi)

Namun demikian, Hamdan menuturkan, sebaiknya tetap ada jangka waktu jabatan hakim MK. Misalnya paling lama 10 tahun atau hingga memasuki masa pensiun.

"Jadi kalau ada hakim konstitusi diangkat pada usia 62 tahun, maka masa jabatannya delapan tahun karena keburu pensiun. Atau ketika diangkat 56 tahun maka di umur 66 tahun harus berhenti karena sudah 10 tahun," ujar Hamdan.

Uji materi masa jabatan hakim sebelumnya dimohonkan oleh Center Strategic Studies Universitas Indonesia (CSS-UI).

Perkara tersebut teregistrasi pada 16 September 2016 dengan nomor perkara 73/PUU-XIV/2016.

(Baca: Kalau Jabatan Hakim MK Seumur Hidup, Harus Ada Mekanisme "Impeachment")

Dalam uji materi tersebut, pemohon meminta agar ada keseragaman antara masa jabatan hakim konstitusi dengan hakim agung. Adapun opsi masa jabatan hakim konstitusi yang diusulkan pemohon, yakni seumur hidup.