Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingin Dapat Kursi Pimpinan DPR dan MPR Hari Ini

Kompas.com - 15/12/2016, 12:13 WIB
Ihsanuddin,
Nabilla Tashandra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menargetkan sudah dapat kursi pimpinan DPR dan MPR sebelum masa sidang ditutup pada Kamis (15/12/2016).

Penambahan kursi ini dilakukan melalui revisi Undang-undang Nomor 42 tahun 2016 mengenai revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Target hari ini," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebelum Paripurna penutupan masa sidang.

Bambang menilai, rapat paripurna penutupan masa sidang bisa saja ditunda hingga Kamis sore nanti.

Adapun Paripurna pagi ini hanya mengesahkan revisi UU MD3 untuk masuk program legislasi nasional prioritas 2016.

Setelah diketok di Prolegnas, maka Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa langsung membahasnya.

Opsi kedua, masa sidang saat ini ditutup terlebih dahulu, namun pembahasan dilakukan pada masa reses.

Bambang meyakini, revisi akan berlangsung cepat karena hanya ada dua pasal yang diubah, yaitu Pasal 15 Ayat (1) yang mengatur jumlah pimpinan MPR dan Pasal 84 Ayat (1) terkait jumlah pimpinan DPR.

"Apakah perubahan UU MD3 bisa selesai, ya tergantung forum. Kalau forum sepakat, ya bisa. Yang penting jangan langgar prosedur," ucap Bambang.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, sebaiknya pembahasan revisi UU MD3 dilakukan pada masa sidang selanjutnya.

"Ini perlu waktu, perlu ruang yang cukup. Karena itu, menurut saya, sebaiknya hari ini cukup pengesahan bahwa ini dibahas dan akan disahkan di masa sidang berikutnya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com