Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto dan Wamenlu Jelaskan Aksi Damai 2 Desember kepada Duta Besar

Kompas.com - 01/12/2016, 15:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto bersama Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir memberikan penjelasan resmi soal rencana aksi damai 2 Desember 2016 kepada sekitar 120 orang duta besar.

"Saya atas permintaan Kemenlu. Saya langsung kontrak dengan Wamenlu menganggap penting bahwa banyak pertanyaan dari duta besar negara sahabat tentang apa yang akan terjadi tanggal 2 Desember 2016," kata Wiranto di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Wiranto menuturkan, banyaknya informasi yang beredar terkait aksi damai 2 Desember nanti membuat para duta besar bertanya.

(Baca: Kapolda Minta Pasukannya Tampilkan Sikap Humanis Saat Amankan Aksi 2 Desember)

Untuk itu, Wiranto bersama Fachir merancang pertemuan untuk memberikan keterangan resmi terkait aksi damai 2 Desember.

Menurut Wiranto, pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat duta besar merupakan perwakilan negara sahabat.

Selain itu, kata dia, hal tersebut menunjukkan kepedulian terhadap Indonesia.

"Tentu kita juga sudah melaporkan ke Presiden bahwa penjelasan resmi perlu agar mereka merasa tenang, merasa memahami situasi yang dihadapi oleh Indonesia dalam kasus tertentu ya," ucap Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Wiranto menjelaskan bahwa aksi damai yang berlangsung di Lapangan Monumen Nasional itu berlangsung setelah adanya musyawarah mufakat antara pihak kepolisian dan peserta aksi unjuk rasa.

Kepada para duta besar, Wiranto menyebutkan, esok akan berlangsung unjuk rasa super damai.

Aksi unjuk rasa dilakukan dengan menggelar sajadah dan berdoa bersama di lapangan Monas.

"Nah disana aktivitasnya adalah zikir bersama, doa bersama, tausiah dari para tokoh tapi bukan mengobarkan kebencian tapi mengobarkan rasa cinta tanah air," ujar Wiranto.

Fachir menyatakan, para duta besar merasa senang telah diberikan penjelasan resmi dari pemerintah.

(Baca: Polisi Bersenjata Jaga Sejumlah Obyek Vital pada 2 Desember 2016)

Sebab, kata dia, penjelasan itu telah ditunggu-tunggu. "Jadi sejak awal dari beberapa kesempatan komunikasi mereka memang menunggu penjelasan official itu ada," ucap Fachir.

Rencananya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan kembali melanjutkan aksi unjuk rasa terkait proses hukum terhadap Ahok pada 2 Desember.

Polri memberi izin aksi digelar di Silang Monas yang mampu menampung 600.000 orang sampai 700.000 orang. Aksi GNPF akan dimulai pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat.

Kompas TV Persiapan Polisi Jelang Aksi 2 Desember
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com