Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Sebut Kisruh Kasus Ahok Pengaruhi Iklim Usaha

Kompas.com - 28/11/2016, 06:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan prihatin atas kondisi negara yang dinilainya tengah tak stabil.

Menurut dia, stabilitas negara memengaruhi iklim usaha.

Pernyataan tersebut diungkapkannya saat menyampaikan pidato kunci dalam acara seminar bertajuk "Menumbuhkan Semangat Wirausaha Guna Meningkatkan Dunia Usaha dan UMKM Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berdikari".

Surya juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai lebih dari 5 persen.

Capaian tersebut patut disyukuri, namun target-target pertumbuhan ekonomi, menurut dia, akan terganggu jika situasi negara seperti saat ini.

"Dunia usaha butuh kondisi yang bisa meyakinkan diri para pelaku usaha. Iklim dunia usaha yang sehat, stabilitas politik sekaligus stabilitas pembangunan dibutuhkan," kata Surya, di Semarang, Minggu (27/11/2016).

Ia mencontohkan, dinamika yang mewarnai kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama. 

Rangkaian aksi terkait kasus itu dinilainya mengganggu dunia usaha.

"Kenapa sebuah peristiwa yang sebenarnya menurut kalangan dunia usaha tidak prinsipil sekali, bisa jadi ancaman negeri," ujar Surya.

"Kasus Ahok ini harusnya tidak sampai mendapatkan satu perhatian yang sampai membuang energi begitu hebat dari seluruh komponen bangsa," sambungnya.

Surya menambahkan, dibutuhkan upaya untuk menarik investor luar negeri agar investasi berkembang.

Dengan demikian, ideologi yang mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa perlu terus dijunjung agar stabilitas negara tercipta.

"Bayangkan kalau tidak memiliki stabilitas yang kuat dan kokoh, kita tidak bisa mengerjakan apa saja. Percuma, iklim dunia usahanya tidak sehat," kata dia.

"Bagaimana kemampuan kita untuk memaksimalkan potensi yang ada? Akhirnya dunia usaha akan sukit berkembang dan itu yang kita tidak inginkan," ujar Surya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com