Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar dan PAN Ingin Ciptakan Situasi Kondusif agar Ekonomi RI Stabil

Kompas.com - 23/11/2016, 15:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membahas berbagai hal terkait situasi politik belakangan ini.

Usai pertemuan, keduanya mengatakan bakal kompak menciptakan situasi politik yang kondusif dan damai.

"Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan keamanan agar pembangunan ekonomi berjalan dengan baik," kata Novanto dalam jumpa pers usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Zulkifli di Kantor DPP Golkar, Rabu (23/11/2016).

Novanto menambahkan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di angka 5 persen dan di tahun 2018 berpotensi mencapai 6 persen.

 

Menurut mantan Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini, hal itu akan terwujud bila situasi politik di Indonesia stabil.

(Baca: Bertemu Zulkifli Hasan, Setya Novanto Ingin Tegaskan Koalisi Kompak)

Hal senada disampaikan Zulkifli. Menurut Ketua MPR ini, semua partai politik wajib membantu untuk mendinginkannya kembali suhu politik yang menghangat.

"Di tengah situasi yang agak menghangat, kita perlu hadapi dengan cara Indonesia. Dengan silaturahmi, saling berkunjung. Apa yang sudah dimulai Presiden, kita lanjutkan juga. Kami di sini diskusi agar para elit mengeluarkan imbauan yang menyejukan," kata Zulkifli.

Dalam waktu kurang dari dua pekan, pimpinan partai politik pendukung pemerintah bertatap muka. 

Sebelum bertemu Zulkifli, Novanto bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di DPP Golkar, Kamis (17/11/2016). Lalu, Selasa (22/11/2016) Novanto bertamu ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. 

Kompas TV Zulkifli Temui Megawati Bahas Konsolidasi Politik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com