Soal Wacana Pergantian Ketua DPR, Ini Kata Zulkifli Hasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengatakan, pergantian posisi Ketua DPR menjadi hak Fraksi Golkar di DPR.

Sebab, posisi tersebut kini diduduki politisi fraksi partai berlambang pohon beringin itu.

"Itu kan haknya partai, jadi itu internal Golkar," kata Zulkifli usai bertemu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di kediaman Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Ketua MPR itu mengaku tak ingin mencampuri urusan yang terjadi di internal Golkar. Kondisi berbeda, kata dia, apabila posisi tersebut dijabat kader PAN.

"Kalau Taufik (Wakil Ketua DPR) ada apa pun ya tanggung jawab kita (PAN). Tapi kalau dari Partai Golkar ya itu urusan internalnya Partai Golkar," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap anggota dewan yang duduk di Parlemen terikat dengan fraksi dan partai. Sehingga, menjadi tanggung jawab fraksi apabila ada anggota Dewan yang melakukan kesalahan untuk menggantinya.

"Kami enggak dalam kapasitas terima atau enggak terima. Itu haknya internal Golkar. Ini enggak ada dukung mendukung," ucap dia.

Sebelumnya, Partai Golkar kembali mewacanakan mengembalikan kursi ketua DPR RI kepada Setya Novanto. Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

(Baca: Golkar Wacanakan Setya Novanto Kembali Jadi Ketua DPR)

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin (21/11/2016).

(Baca: Golkar Pastikan Keputusan Pergantian Ketua DPR Murni dari Internal)