Wacana Pergantian Ketua DPR Dinilai Akan Pengaruhi Kinerja Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai, wacana pergantian Ketua DPR akan berimplikasi pada DPR secara keseluruhan.

Ia menanggapi wacana yang digulirkan Golkar untuk kembali menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, menggeser Ade Komarudin.

"Adanya isu pergantian seperti itu paling tidak akan membawa pengaruh dalam konteks kinerja," ujar Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2016).

"Saya kira ini akan menyedot perhatian kita dan bisa saja akan membawa dampak yang kurang baik," lanjut dia.

Namun, ia mengatakan, pergantian pimpinan DPR selaku alat kelengkapan dewan (AKD) sepenuhnya merupakan kewenangan fraksi. 

Sudding berharap, langkah yang diambil Golkar tak akan menimbulkan kegaduhan politik.

"Itu perlu dibicarakan internal (Partai Golkar). Karena Pak Ade Komarudin kan juga anggota Fraksi Golkar. Kalau bisa dilakukan secaara soft tanpa menimbulkan riak-riak, ada kelegowoan," kata Sudding.

(Baca: Golkar Tunggu Kesediaan Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR)

Surat pergantian pimpinan akan dibahas melalui rapat pimpinan DPR, rapat badan musyawarah dan rapat paripurna.

Pada rapat paripurna, pergantian tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari peserta rapat.

Partai Golkar kembali mewacanakan akan mengembalikan kursi Ketua DPR RI kepada Setya Novanto.

Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

(Baca: Ketua Baleg: Pergantian Ketua DPR Sepenuhnya Kewenangan Golkar)

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin (21/11/2016).