Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Duga Ada Upaya Sistematis di Balik Penghadangan Kampanye Ahok-Djarot

Kompas.com - 16/11/2016, 22:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim sukses Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menduga ada upaya sistematis untuk menjegal sepasang calon tersebut pada Pilkada DKI Jakarta.

Dugaan ini muncul karena adanya peristiwa penolakan warga pada kampanye Ahok-Djarot di sejumlah kawasan.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi mengatakan, dari bukti yang diperoleh, penolakan tersebut dilakukan oleh orang yang sama, dengan mengaku sebagai warga setempat.

Akan tetapi, penolakan dilakukan di lokasi yang berbeda.

"Apa enggak aneh ini? Semua terekam di kamera kami," kata Fayakhun, di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Ia mengatakan, masyarakat yang tidak menyukai calon petahana dapat memilih kandidat lain yang dianggap lebih layak memimpin Jakarta.

Namun, ia menyesalkan adanya tindakan penolakan yang dianggap merusak tatanan demokrasi.

"Kalau sudah menghadang saat kami mau jalan kampanye, ini yang namanya menodai demokrasi," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan, pihaknya telah melaporkan kasus penghadangan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

Ia berharap, Bawaslu menindak tegas pelaku yang telah menghalangi proses kampanye.

"Kami minta komitmen Bawaslu agar hal-hal ini disikapi tegas dan cepat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Wibi.

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan, meski ada penghadangan di sejumlah wilayah, hal itu tidak menyurutkan keinginan Ahok-Djarot untuk menyapa warga.

Ia memastikan, proses kampanye akan tetap dilakukan cagub-cawagub tersebut sebagaimana mekanisme yang diatur oleh KPU.

"Kami mohon aparat KPU dan Bawaslu juga ikut mengawal proses pilkada sampai selesai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com