Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem, Golkar, PDI-P, dan Hanura Tegaskan Tetap Dukung Ahok-Djarot

Kompas.com - 16/11/2016, 20:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Empat partai politik pengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat menegaskan tetap mendukung sepasang calon itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dukungan tetap diberikan sekalipun saat ini Ahok, sapaan Basuki, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.

Hal itu diputuskan dalam rapat tertutup yang digelar tim sukses Ahok-Djarot di Rumah Borobudur, Jalan Borobudur Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016) sore.

Rapat tersebut diikuti perwakilan empat parpol, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.

(Baca: Menko Polhukam Minta Masyarakat Hormati Proses Hukum Kasus Ahok)

Ada tiga keputusan yang dihasilkan dalam rapat tertutup tersebut. 

"Pertama bahwa partai politik pengusung yang terdiri dari empat parpol tetap kompak dan solid mendukung Basuki dan Djarot. Karena itu, tidak ada lagi keraguan dari semua parpol pendukung terkait status hukum Pak Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Sekretaris Timses Ahok-Djarot, Ace Hasan Syazdily.

Selain itu, dua keputusan lainnya, yaitu Ahok menghormati proses hukum yang tengah melekat kepadanya.

Ace menegaskan, Ahok akan bersikap kooperatif dalam menghadapi setiap panggilan yang dilayangkan.

"Ketiga, kami tim pemenangan akan tetap bekerja dan bahkan (sekalipun) Pak Ahok ditetapkan tersangka, tidak akan menyurutkan kami untuk melakukan streategi pemenangan tim pemenangan. (Bahkan) lebih semangat kalau Pak Ahok-Pak Djarot adalah pasangan terbaik yang diinginkan masyarakat Jakarta," tandasnya.

(Baca: Jadi Tersangka, Ahok Tetap Boleh Kampanye)

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri, Selasa (15/11/2016). Ahok memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan praperadilan atas kasus ini.

Kompas TV PP Muhammadiyah: Penanganan Kasus Ahok Sudah Objektif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com