JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada cara mudah yang bisa dilakukan untuk membuat aksi unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada Jumat (3/11/2016), berjalan kondusif.
Unjuk rasa itu akan digelar di depan Istana, Negara, untuk mendesak proses hukum terhadap calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.
Menurut Fahri, demo tersebut sebenarnya muncul karena ada kekhawatiran bahwa Presiden Joko Widodo akan melindungi Ahok.
(baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)
Jokowi yang selama ini dianggap dekat dengan Ahok, kata Fahri, dicurigai akan melakukan intervensi proses hukum yang tengah dilakukan Bareskrim Polri.
Oleh karena itu, lanjut Fahri, Jokowi cukup memberikan pernyataan ke publik bahwa tidak akan ada intervensi kasus Ahok.
(baca: Desak Ahok Diproses Hukum, SBY Dianggap Intervensi)
"Pak Jokowi harus bikin statement 'saya tidak melindungi Ahok. Saya tidak membela. Saya tidak mendukung Ahok. Saya minta kepolisian proses Ahok secepatnya dan seadilnya'. Itu pasti akan meredam keadaan," kata Fahri di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Dengan pesan itu, menurut Fahri, Jokowi tidak hanya akan meredam aksi demonstrasi. Namun, proses hukum di Bareskrim Polri juga bisa berjalan netral.
Penegasan tidak akan mengintervensi kasus Ahok sebenarnya sudah disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di Istana Negara.
(baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)
Namun, Fahri menilai, hal itu belum cukup. Apalagi, pertemuan tersebut berlangsung tertutup sehingga masyarakat tidak bisa mendengar langsung pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Negara.
"Jadi saya cenderung menyalahkan ini ke Pak Jokowi. Beban ini ada pada Pak Jokowi," ucap politisi yang dipecat PKS itu.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
