Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Segera Integrasikan KIP dengan Kartu Bansos Lainnya

Kompas.com - 25/10/2016, 06:45 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Kementerian Sosial tengah mengintegrasikan dua kartu bantuan sosial (Bansos), yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Integrasi kedua kartu ini pelaksanaan dari instruksi presiden agar penyaluran dana Bansos lebih efisien.

Selain itu, dengan adanya integrasi ini, bisa menghindari berbagai pemotongan oleh oknum penyalur dana bansos.

"Jadi, ke depannya seluruh bansos disalurkan dalam satu kartu. Yang mau kami lakukan intergrasi KKS sama KIP dalam waktu dekat," ujar Khofifah, di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Ia menjelaskan, proses integrasi sudah sampai pada tahap pemetaan wilayah yang akan dijadikan sebagai proyek percontohan.

Proses ini, melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

"Itu bertahap, jadi proses sudah sampai di Himbara, di titik mana itu bisa diintegrasikan," kata dia.

Saat ini, kartu KIP dan KKS yang terintegrasi sudah berjalan di dua daerah, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.

Dua wilayah itu lebih dulu menerapkan integrasi KIP dan KKS karena sudah ada operasional E-Warung KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

Integrasi KIP dan KKS akan lebih efektif dilakukan bila di wilayah tersebut sudah menerapkan E-Warung.

E-Warung itu dicetuskan agar berbagai bantuan sosial tidak hanya diberikan dalam bentuk tunai, tetapi juga non-tunai.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengkonversikan bantuan tersebut dengan berbagai bahan kebutuhan pokok yang diperlukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com