Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Jokowi-JK, Puan Sebut Angka Kemiskinan Menurun

Kompas.com - 24/10/2016, 13:30 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa dalam dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, angka kemiskinan di Indonesia menurun.

"Pemerintah mencanangkan percepatan pembangunan fokus pada upaya mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial," ujar Puan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Ia mengatakan, terkait masalah kualitas hidup, indikator makro menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal kesehatan, pendidikan dan hidup layak pada 2019 ditetapkan sasaran sebesar 76,3 persen.

Pada 2014 berada di angka 68,8 persen, kemudian di 2015 angka pencapaian sudah menyentuh 69,5 persen.

"Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebanyak 11,2 persen. Di tahun 2016 turun jadi 10,8 persen. Tingkat pengangguran 2015 di angka 6,18 persen turun jadi 5,8 persen di 2016," kata Puan.

Ia melanjutkan, capaian program perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, khsususnya untuk penerima bantuan iuran pada 2019 ditetapkan dapat menyerap sekitar 40 persen penduduk miskin.

"Tahun 2016 serapannya sudah mencapai 37 persen atau 92,4 juta jiwa," kata dia.

Kemenko PMK, kata Puan, terus mendorong upaya percepatan penanggulangan kemisikinan melalui program keluarga harapan yang menyasar 6 juta kepala keluarga melalui berbagai program.

Program itu di antaranya, menyediakan dana untuk penerimaan bantuan iuran, pemberdayaan sosial dengan kelompok usaha bersama dengan melibatkan dana desa, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan layanan sosial bagi kaum lansia dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menyebut bahwa penurun angka kemiskinan ini terlihat signifikan. Pencapaian ini, menjadi bukti atas kinerja Jokowi-JK.

"Angka pengangguran ini terendah sejak era reformasi," kata Johan.

Kompas TV 2019, Target Pemprov DKI Bebas Kampung Kumuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com