Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi di DPR Sepakat Lanjutkan RUU ITE ke Paripurna

Kompas.com - 20/10/2016, 20:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) akhirnya akan dibawa ke Rapat Paripurna, Jumat (28/10/2016) pekan depan.

Kepastian itu didapat setelah seluruh fraksi di Komisi I DPR, perwakilan Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyepakati RUU ITE dalam rapat harmonisasi terakhir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Dalam rapat persetujuan tingkat satu itu, semua fraksi sepakat untuk melanjutkan RUU ITE itu ke Paripurna tanpa adanya satupun penolakan.

"Iya, semua fraksi sepakat untuk diajukan ke paripurna karena semuanya berkontribusi dalam menyusun RUU ini sehingga tak ada penolakan sama sekali," kata Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE Tubagus Hasanuddin.

(Baca juga: Begini Aturan soal Keabsahan Bukti Rekaman Elektronik dalam Revisi UU ITE)

Ia menambahkan, RUU ITE ini telah disusun secara proporsional, yakni dengan spirit menjamin kebebasan sekaligus melindungi warga negara saat beraktivitas di dunia maya.

Hasanuddin berharap melalui RUU ITE yang baru ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses dan menyediakan informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua elemen yang tergabung selama proses penyusunan RUU ITE ini," kata Hasanuddin.

(Baca juga: Pasal Baru RUU ITE Bolehkan Hapus Berita Negatif terhadap Seseorang yang Terbukti Salah)

Kompas TV Revisi UU Pilkada Dibawa ke Paripurna DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com