Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilihan Jonan-Arcandra Dinilai Tak Tunjukkan Komitmen Penguatan Sektor ESDM

Kompas.com - 15/10/2016, 08:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar mengaku terkejut dengan keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

Tak hanya mengejutkan, namun Rofi juga menilai penunjukan tersebut menyisakan celah integritas dan keseriusan komitmen pemerintah terhadap penguatan sistem di sektor ESDM.

"Kita semua terkejut penunjukan Jonan sebagai Menteri ESDM, bersamaan dengan itu lebih terkejut lagi dengan pengangkatan Archandra Tahar sebagai Wamen. Hak presiden digunakan dengan mengabaikan integritas dan kehendak publik," ucap Rofi Jumat (14/10/2016) di Jakarta.

Penunjukan Arcandra sebagai Wamen seolah menegaskan bahwa sosok yang bisa menyelesaikan permasalahan energi nasional berlandaskan figur atau personal, bukan sistem.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, waktu dua bulan sebetulnya sudah lebih dari cukup bagi presiden untuk memilih menteri dan wamen ESDM yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan di sektor minyak dan gas.

"Keputusan presiden hari ini berpotensi menjadi preseden buruk di masa yang akan datang dalam proses penunjukan pejabat negara," tuturnya.

Ia meyesalkan penunjukan pejabat negara dilakukan presiden dengan hanya mengandalkan kemampuan yang belum teruji.

Padahal di sisi lain, pejabat yang ditunjuknya pernah melanggar konstitusi. "Hak yang melekat pada Presiden harus berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar. bukankah inti revolusi mental adalah itu?" tanya dia.

Ia mencatat setidaknya ada dua persoalan besar di sektor ESDM yang harus menjadi prioritas. Pertama, mendukung DPR dengan segera menuntaskan dua UU prioritas, yaitu UU Mineral dan Batubara serta UU Minyak dan Gas. 

Kedua, perkembangan renegoisasi kontrak yang mandek. Terlebih dengan keputusan pemerintah yang memperpanjang proses relaksasi minerba dan smelter.

"Ketiga, program - program energi pro rakyat yang hingga saat ini belum nampak," tutup Rofi.

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat siang.

Dalam nomenklatur sebelumnya, sebenarnya tidak ada posisi wakil menteri ESDM. Namun, posisi ini mendadak muncul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com